Menarik langkah DPR, yakni menyetujui Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Makna fit and proper test pun hilang. Bagaimana mungkin tersangka korupsi diloloskan sebagai calon Kapolri? Itu pertanyaan awam. Namun, jika dicermati, langkah DPR terutama anggota koalisi Prabowo yang kompak mendukung pencalonan Budi Gunawan terasa aneh. Keanehan itu merupakan langkah politis untuk melawan Presiden Jokowi. Bagaimana rasionalitasnya sehingga langkah DPR itu merupakan jebakan untuk Presiden Jokowi? Mari kita telaah jebakan itu dan langkah Presiden Jokowi selanjutnya dengan bahagia riang senang sentosa ria bahagia sepanjang masa.
Awal menunjuk Budi Gunawan adalah salah satu upaya Presiden Jokowi untuk melakukan jebakan dengan menggunakan tangan DPR untuk menguliti dan mendepak Budi Gunawan - ketika dalam kasus ini Presiden Jokowi tidak mampu menolak pesanan Presiden Mega. Dengan mengarahkan pilihan ke DPR, Presiden Jokowi berharap DPR akan menolak pencalonan Budi Gunawan. Namun, ketika DPR telah tahu Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, maka DPR justru meloloskan Budi Gunawan. Padahal sebelumnya, sebelum Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, DPR dengan lantang akan menguliti Budi Gunawan. Akan tetapi dalam fit and proper test hari ini (14/01/14) Budi Gunawan justru diloloskan. Ini hal yang sangat menarik. Berikut adalah penyebabnya masih berupa intrik-intrik politik ala koalisi Prabowo dan koalisi Jokowi.
Pertama, dengan menggolkan calon Kapolri yang bermasalah, DPR akan membiarkan masalah diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Tekanan terletak pada Presiden Jokowi. Artinya, jika Presiden Jokowi tetap melantik Budi Gunawan, maka DPR akan mendapatkan keuntungan yakni (1) Kapolri merasa berhutang budi dengan DPR, dan (2) DPR tak bertanggung jawab terkait kinerja Kapolri yang tersandera oleh kasusnya sendiri.
Kedua, DPR meloloskan Budi Gunawan menimbulkan kesulitan pada Jokowi yakni Presiden Jokowi ada di persimpangan antara melanjutkan melantik yang berakibat (1) kredibilitas Presiden Jokowi rusak, karena melantik Kapolri yang telah menjadi tersangka korupsi, (2) DPR memiliki amunisi untuk menyerang Presiden Jokowi, bahwa Presiden Jokowi terlibat mafia hukum dan antek Presiden ke-5 Megawati, (3) DPR bisa bermain dan mengadu domba antara KPK dengan Presiden Jokowi, (4) DPR tidak mau dijadikan alat pembersih oleh Presiden Jokowi, karena jika tak meloloskan akan memermudah Presiden Jokowi menyeleksi calon lain karena DPR telah menolak.
Ketiga, DPR pun sebagai lembaga penuh kekotoran dan para orang kotor melakukan langkah cerdas versi mereka yakni tidak mau melukai institusi Polri. Dalam tulisan beberapa hari sebelum kemarin Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, juga telah disampaikan bahwa DPR tidak akan berani menolak Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Maka, DPR mencari cara aman yakni melemparkan masalah kepada Presiden Jokowi kembali.
Maka, publik jangan culun membaca arah DPR yang menyetujui pencalonan Kapolri ini. Persetujuan DPR ini sebenarnya sebagai (1) amunisi serangan kembali kepada Presiden Jokowi yang menunjuk Kapolri yang tersangka korupsi oleh KPK, (2) DPR tak mau dijadikan alat oleh Presiden Jokowi untuk membersihkan piring kotor, akibat ketakutan dan keraguan Presiden Jokowi menolak sodoran calon Kapolri oleh Presiden ke-5 Megawati.
Untuk kali ini koalisi Prabowo di DPR cukup cerdas dan memiliki otak karena mampu membaca strategi Presiden Jokowi yang akan melakukan cuci piring dan memanfaatkan KPK dan DPR untuk menyingkirkan dan mengungkap banyak kasus korupsi di lingkungan Polri, sekaligus tidak melukai Presiden ke-5 Mega. DPR pun menyetujui usulan Presiden Jokowi untuk calon Kapolri Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Salam bahagia ala saya.
