Lho apa urusannya pindah Ibu Kota Republik Indonesia dengan direbutnya kedaulatan oleh Cina? Seperti pikiran seorang politisi gaek baru-baru ini. Lucu saja logikanya.
Katanya: Cina bakal lebih mudah mengintimidasi kedaulatan Indonesia yang selama ini telah direbut. Cina bisa memainkan strategi mengatur Indonesia sehingga kedaulatan negara jadi lembek.
Pemindahan Ibu Kota Indonesia itu soal kebijakan masa depan bangsa agar dapat lebih baik ke depannya. Tentang pemerataan kehidupan wilayah satu dengan lainnya. Supaya semua daerah dapat sejajar. Memperkecil ruang ketimpangan sosial.
Cina kan tidak memerintah Indonesia. Di Tanah Air Indonesia tercinta, bukan negara koloni Cina. Indonesia juga bukan bagian negara persemakmuran Cina.
Indonesia memang bersahabat dengan Cina, namun bukan berarti urusan kebijakan administrasi pemerintahan dan politik negara kita diintervensi Negeri Tirai Bambu.
Perkawanan dengan Cina sebatas kerja sama bilateral kedua negara. Lazimnya negara lain juga lakukan untuk hal seperti sinergi ekonomi, pertahanan, infrastruktur, investasi dan lainnya. Toh, politik Indonesia itu menganut bebas aktif.
Yang bekerja sama dengan Indonesia itu bukan cuma Cina. Ada Rusia, Australia, Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, Afrika Selatan, Iran. Banyak negara tak dapat disebutkan satu-satu. Lalu apa semua negara dikategorikan mengatur kedaulatan Indonesia gara-gara pindah Ibu Kota? Konyol bila beranggapan begitu.
Sejarah pindah Ibu Kota itu telah lama dirancang. Sejak masa Presiden RI pertama Soekarno. Presiden Soeharto juga pernah berinisiatif memindahkan Ibu Kota. Tidak mungkin Cina dari dulu sudah menyiapkan strategi mengatur kedaulatan Republik Indonesia.
Faktanya: banyak negara di dunia yang telah memindahkan Ibu Kota. Masa semua mau dianggap diatur Cina kedaulatan negara-negara di dunia yang memindahkan Ibu Kota. Terlalu imajinatif.
Tenang saja: Indonesia punya harga diri. Kedaulatan Republik Indonesia tidak akan digadaikan dengan hal apapun. Sampai sekarang Republik Indonesia tetap utuh dan merdeka. Termasuk merdeka dalam menetapkan kebijakan pindah Ibu Kota.
