Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika bagi Masyarakat Indonesia

Permasalahan di suatu negara  tidak terlepas dari perilaku masyarakatnya. Perilaku masyarakat yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga mereka melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dapat merugikan seseorang, baik itu secara material maupun fisik. Bahkan seseorang yang melakukannya yaitu seseorang yang cerdas. 

Selain seseorang yang cerdas, ada oknum yang memiliki kuasa pun melakukan hal yang sama, di mana seorang pejabat seharusnya melindungi hak masyarakat.  Namun, mereka menyalahgunakan kecerdasan dan kekuasaan mereka untuk melakukan hal yang melanggar hukum. Meskipun negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka takut, ataupun jera dalam melakukan tindakan kriminal.

Dengan banyaknya permasalahan kasus-kasus di negara Indonesia, terlebih yang berkaitan dengan etika seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuat urgensi bagi negara Indonesia, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada dengan cepat. 

Meskipun dalam penyelesaian suatu permasalahan kasus-kasus tesebut, tidak hanya pemerintah saja yang memberantas atau bertindak, tetapi semua masyarakat negara Indonesia harus ikut andil dalam menyelesaikan kasus-kasus tesebut. Terlebih kasus-kasus tersebut cenderung berasal dai sikap diri seseorang sendiri. Maka dari itu, kesadaran terhadap pentingnya menaati peraturan harus dibangun dengan pembelajaran etika. 

Kasus-kasus yang masih belum diatasi di negara Indonesia contohnya korupsi, terorisme pelanggaran HAM dan masih banyak lagi. Kasus-kasus tersebut dapat menjadikan negara Indonesia tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut juga akan berdampak pada kemajuan negara.

Sebelum menjabarkan kasus-kasus diatas sehingga urgensi penyelesaian yang harus segera diatasi, lebih dulu kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesi. Pancasila memiliki nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, mencakup nilai-nilai  yang seharusnya dapat digunakan dan diamalkan dalam menjalankan kehidupan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang baik. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari lima nilai yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Setelah membahas Pancasila, kita bergeser untuk membahas tentang sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang terdiri dari informasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan etika  adalah suatu nilai moral yang menjadi pedoman individu, kelompok maupun suatu organisasi dalam mengatur perilaku atau sikap kita. Dengan adanya etika, diharapkan mampu menjadi manusia yang berperilaku dan berkata. Etika sudah diajarkan kepada masyarakat sejak dini, di mana dengan adanya etika mampu membedakan antara yang baik dan yang salah.

Pancasila sebagai sistem etika dapat diartikan sebagai ilmu etika ( perilaku)  yang dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, nilai-nilai etika diambil dari penjabaran nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berarti antara Pancasila dan etika saling berkaitan erat. Di mana etika sendiri digunakan sebagai dasar dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya Pancasila sebagai sistem etika di negara Indonesia, belum bisa menyelesaikan kasus kriminal yang masih ada sampai sekarang ini. Hal tersebut sangat ironis terjadi di negara kita tercinta. Contoh permasalahan atau kasus yang masih banyak menjadi perhatian yaitu, kasus korupsi. Sampai saat ini masih belum mampu memberantas tuntas kasus korupsi di negera kita. Bahkan kasus korupsi sudah dianggap sebagai hal biasa. Apalagi para koruptor sendiri, tidak merasa bersalah kepada para korban yang dananya telah dikorupsi. Terlebih yang melakukan korupsi pada dana masyarakat atau para pejabat publik.

Kasus korupsi di negara Indonesia sudah ada sejak dahulu. Mengapa korupsi di Indonesia belum dapat diatasi? Salah satu faktornya Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menaati peraturan yang berlaku. Dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya wajib bagi pihak KPK, tetapi seluruh masyarakat negara Indonesia. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan sebagus apapun suatu organisasi misalnya KPK dalam menangani kasus korupsi, tetapi kerena tidak adanya kesadaran beretika para koruptor permasalahan korupsi akan terus ada di negara kita.

Selain belum bisa mengatasi kasus korupsi di Indonesia, yang lebih membuat masyarakat kecewa yaitu sistem hukum atau keputusan hukum bagi para koruptor yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah dikorupsi. Bahkan ada kasus kecil yang lebih berat hukumnya daripada kasus korupsi. Dari kasus korupsi pelanggaran etika, kita bisa mengetahui bahwa hukum di negara Indonesia belum sepenuhnya adil. Mengapa demikian?