Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata 'Pramuka' merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya.
Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Saat itu, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Hingga kemudian pada tanggal yang sama di setiap tahunnya, diperingati sebagai Hari Pramuka.
Gerakan Pramuka Indonesia memiliki 17.103.793 anggota (per 2011). Ini menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan terbesar di dunia.
Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, dan bangsa Indonesia. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur.
Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Kopenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai tiga sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal.
Nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Internasional, artinya organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina, dan mengembangkan rasa persaudaraan, dan persahabatan antara sesama Pandu, dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan (agama), golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan universal, artinya kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja.
Seiring merebaknya isu radikalisme dua tahun belakangan ini, mulai tahun 2017 anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia mengemban tugas baru. Yakni yang tertuang dalam 10 Tugas Pramuka di Media Sosial yang disampaikan Kwarnas Gerakan Pramuka Bidang Kominfo. Kewajiban anggota Gerakan Pramuka untuk menghadang isu radikalisme disebutkan dalam poin kesepuluh. "Melawan propaganda negatif dan aksi-aksi separatisme, radikalisme, liberalisme dan komunisme, serta menjaga perdamaian dunia lewat media sosial," demikan bunyi poin itu.
Karenanya, gerakan kepanduan selalu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah lantaran dinilai efektif menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan anak muda. Di mana, radikalisme tengah diposisikan sebagai ancaman. Selain itu, gerakan kepanduan dianggap mampu membangun karakter pada diri pemuda Indonesia.
Bahkan pada Juni 2018 lalu, anggota MPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bagi anggota pramuka penegak dan pandega se-Jawa Barat di Bandung yang bekerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Dede Yusuf juga mengharapkan peran organisasi kepanduan terus ditingkatkan. Menurutnya, hendaklah anggota Pramuka menjadi para agen perubahan. Mengamini, Ketua Dewan Kerja Daerah Jawa Barat, Ridwan mengatakan, anggota pramuka penegak dan pandega yang mayoritas juga para pelajar merupakan generasi muda milenial yang penting bagi mereka untuk mendapatkan pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa sistem kehidupan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem kapitalisme-liberal. Dalam sistem ini, ide kebebasan menjadi intinya. Tak pelak, kondisi ini justru menciptakan generasi yang individualistis. Karena diantara kebebasan yang difasilitasi oleh sistem kapitalisme-liberal adalah kebebasan individu. Hal inilah yang seharusnya menjadi tantangan pergerakan Pramuka, bukan malah radikalisme.
Coba kita cerna, jikalau anggota Pramuka hendak dicanangkan sebagai agen perubahan, maka mereka harus diperkaya dengan visi ideologis yang pijakannya bukan kebebasan individual. Karena kebebasan individual justru mencetak generasi yang rapuh, hidup tanpa standar yang sejati, terbuai oleh relativitas fakta. Jadi, anggota Pramuka selayaknya berpijak pada konsep dan misi kejatidiriannya sebagai manusia seutuhnya, bukan aspek kebebasannya.
Oleh sebab itu, peran mereka semestinya diaktualisasikan sebagai aktor percaturan peradaban hakiki di masa depan. Agar mereka tak sekedar menjadikan Pramuka sebagai cita-cita dalam menggerakkan potensi kemudaannya. Melainkan menjadikan Pramuka sebagai sarana menuju perubahan yang menembus sekat kebangsaan. Karena bagaimana pun, pemahaman sekat kebangsaan justru menumpulkan sisi aktivis para anggota Pramuka yang pada dasarnya selalu bergerak.
Berangkat dari sini, sebenarnya tak ada salahnya jika seorang anggota Pramuka juga sekaligus punya andil sebagai aktivis masjid atau kerohanian Islam. Justru tidak pada tempatnya jika Gerakan Pramuka dijadikan wadah untuk menghadang radikalisme. Apalagi ketika definisi radikalisme selama ini lekat dengan aktivis Islam. Padahal menjadi anggota Pramuka yang bertaqwa, bukankah hal ini termasuk menjiwai Dasa Dharma Pramuka?
