Generasi Milenial "Nyoblos"

Fenomena golput menjadi kekhawatiran tersendiri dalam setiap pemilihan umum. Dalam berbagai momen pesta demokrasi, golput seringkali menjadi pemenang. Tingginya angka golput bisa menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, bahkan sosok calon pemimpin. Ini tak ubahnya pertanda buruk bagi iklim demokrasi itu sendiri. Hingga wajar jika ada sejumlah elemen yang gencar menyuarakan anti golput sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan politik praktis di negeri ini.

Sejenak merefleksi menuju Pilpres 2019, berdasarkan pemilu 2014 lalu, bahwa dari 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya 90 juta yang nyoblos. Angka inilah yang menurut para aktivis politik praktis, harus ditingkatkan. Generasi milenial sebagai mayoritas pelaku kehidupan, disebut-sebut harus dirangkul agar peduli pada politik. Ini agar mereka tidak apatis, apalagi apolitis.

Atas landasan ini, generasi milenial pun menjadi segmen penting. Kemudaan usia, fisiknya yang prima, modernitas cara berpikir, serta kapasitasnya dalam menyambut era digital, menjadikan mereka massa yang brilian untuk didulang. Karena generasi milenial yang melek politik, selayaknya merupakan generasi yang peka dengan kehidupan di sekitarnya. Mereka semestinya paham dengan jati dirinya selaku kaum muda. Mereka juga patut mengerti benar akan arah perubahan hakiki. Mereka termasuk orang-orang yang berdaya juang dan tidak sekedar bergelung dengan zona nyaman.  Yang jelas, mereka diharapkan menjadi generasi politis, yang sesungguhnya merupakan proyeksi futuristik bagi kemajuan bangsa.

Sosok generasi milenial yang didominasi oleh para pemuda, juga diharapkan mampu menjadi pemimpin di masa depan. Karena itu mencetak jiwa kepemimpinan pada pemuda yang akan menjaga keberlangsungan sebuah peradaban merupakan aspek yang harus senantiasa diperhatikan oleh sebuah negara. Tentu saja upaya mencetak kepemimpinan ini tidak bisa dilepaskan dengan sistem kehidupan yang digunakan dalam negara tersebut. Sebab jiwa dan arah kepemimpinan adalah bentukan sistem.

Masalahnya, realitas menunjukkan bahwa sistem kehidupan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem kapitalisme-liberal. Dalam sistem ini, ide kebebasan menjadi intinya. Lantas, apakah sistem kapitalisme, dengan ide kebebasan sebagai nyawanya ini, mampu mencetak para pemuda tersebut menjadi generasi pemimpin yang bervisi politik lurus? Ini tentu saja perlu untuk direnungkan.

Pasalnya, selama ini komitmen pemerintah untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan masih terantuk pada level mikro, yakni sekedar untuk mengeksiskan model pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Sejumlah program pemajuan generasi muda lebih banyak diarahkan tanpa visi ideologis. Yaitu tidak dikembalikan pada sosok mereka sebagai aktor percaturan peradaban. Anak muda yang punya mindset berani sedikit beda, biasanya hanya sebatas menjadi aktivis LSM. 

Dengan kata lain pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberdayakan pemuda untuk perubahan masyarakat dan kebangkitan. Akibatnya, kebijakan pemberdayaan pemuda hanya akan menempatkan pemuda pada arus pasar tenaga kerja dan mesin penyelamat krisis global. Tak pelak, kondisi ini justru menciptakan generasi yang individualistis, alih-alih yang politis.

Jadi, apakah generasi milenial yang sangat dianjurkan 'nyoblos' ini akan sesuai target yakni menjadi generasi politis? Jika masih dalam sistem kapitalisme-liberal, nampaknya tidak akan demikian adanya.