Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan pada ketepatan pengendalian Covid-19. Pengendalian Covid 19 sebenarnya telah diupayahkan dengan berbagai macam cara oleh pemerintah. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSPB) smpai pada proktokol kesehatan yang mendukung kegiatan usaha. Agar kesehatan dan sektor ekonomi berjalan seiring sejalan. Tetapi kebijakan ini tidak semudah yang dibayangkan karena dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan dalam prakteknya. Salah hambatan yang paling terasa adalah kesadaran dan kedisiplinan serta konsistensi  warga bangsa menerapkan protokol kesehatan.
Ketepatan pengendalian Covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh stafnya akan berjalan secara maksimal kalau didukung oleh kesadaran dan keterlibatan warga bangsa dalam komunitas-komunitas basis kebangsaan sebagai penyangga meningkatnya sektor kesehatan dan bertumbuhkembangnya perekonomian nasional.
Sebaliknya Pengendalian Covid 19 oleh pemerintah sebaik dan sebagus apapun tidak akan bejalan kalau warga bangsa tidak memiliki kesadaran dan dan kedisiplinan serta konsistensi menerapkan kebijakan pemerintah tersebut dalam berbagai bidang kehidupan terutama kebijakan dalam sektor kesehatan dan ekonomi maka kedua sektor ini pasti akan ambruk. Hal inilah  sesungguhnya yang menjadi biang krok meningkatnya kasus positif virus corona dari hari ke hari dan ambruknya perekonomian nasional sampai ke titik minus selaras dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meramal bahwa, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 mengalami negatif 3,1%. Namun Menkeu optimistis pada kuartal III-2020 ekonomi Indonesia bisa menuju level 0%, dan kembali kembali positif pada kuartal IV 2020.
Menanggapi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut di atas, Bank Indonesia bekerja sama  dengan pemerintah dan pihak terkait mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas ekonomi Nasional sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko 17 Juli 2020, yang menyatakan bahwa  Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.
Apa yang disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko tersebut, tentu saja meningkatkan kepercayaan stakeholder yang berkaitan langsung dengan bisnis perbankan. Hal ini beralasan karena Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk menanggapi perkembangan situasi ekonomi nasional di tengah pengendalian Covid 19 ini. Di samping itu bank Indonesia memiliki dasar hukum jelas sebagai landasan dalam mengambil kebijakan seperti peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang terkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait tersebut, berkaitan langsung dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan konkret seperti memanfaatkan produk jasa keuangan bertransaksi dengan uang elektronik (baik kartu maupun scan QR-code), menabung di bank, berlangganan asuransi kesehatan, membeli motor melalui pembiayaan perusahaan, berinvestasi dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau sukuk, dan mengajukan permintaan kredit untuk modal usaha.
Selain memudahkan aktivitas warga bangsa dalam kegiatan usaha setiap hari, penggunaan produk keuangan dapat bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, uang yang ditabung di bank dapat menjadi sumber dana bagi yang membutuhkan pinjaman/kredit untuk berbagai macam keperluan bisnis maupun keperluan usaha yang lainnya sehingga perputaran aktivitas ekonomi terus berjalan.
Dana pembelian SBN dapat membiayai pembangunan infrastruktur dan belanja negara. Begitu juga kalau kita berwirausaha dengan dana sendiri, pinjaman bank ataupun crowdfunding, maka terciptalah lapangan kerja sehingga banyak orang bisa membiayai hidupnya, keluarganya. Perputaran dana ini, bila dikelola dengan baik dan dikelola dengan kehati-hatian, akan mendorong negeri ini tumbuh dan berkembang secara bersama dalam berbagai sektor kehidupan.
Kebijakan makroprudensial bank Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan semua orang yang berkepentingan kalau dipahami secara tepat dan benar. Oleh sebab itu pemahaman warga bangsa terhadap kebijakan makroprudensial Bank Indonesia menjadi sangat penting terutama terutama pada situasi ekonomi nasional yang tergerus sampai ke titik minus di tengah pengendalian Covid 19 seperti sekarang ini.
Mengapa penting pemahaman warga bangsa terhadap kebijakan makroprudensial Bank Indonesia? Mengandaikan pemahaman warga bangsa yang tepat terhadap Kebijakan makroprudensial tersebut akan melahirkan kesadaran untuk mengaktualisasikannya secara konkret, cerdas dan cermat dengan penuh kehati-hatian.
Oleh sebab itu, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia terutama di tengah pengedalian Covid 19 dan situasi ekonomi nasional yang jatuh ke titik munus 3,1 menjadi sangat penting karena bisa berdampak ganda yaitu pertama, bisa melahirkan keperihatinan yang membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tersebut dalam realitas kehidupan ekonomi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, dengan mengetahui kebijakan makroprudensial di tengah situasi ekonomi nasional yang krusial bisa membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena sektor ekonomi dan sektor kesehatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain.
Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam sistem keuangan membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Tetapi salah satu proses sudah dimulai dari kompasiner dengan tulisan-tulisan yang adaptif, kreatif dan inovatif sehingga kebijakan makroprudensial ini akan cepat tersosialisasikan kepada warga bangsa secara menyeluruh.
