Polemik keterlibatan menteri di kabinet pemerintahan Jokowi yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dalam pusaran bisnis PCR masih tak bisa dilupakan masyarakat. Meski Luhut sudah berikan klarifikasi lewat akun Instagram pribadinya yaitu @luhut.pandjaitan pada kamis (4/11) kemarin, publik masih tak percaya dan malah menemukan keganjilan-keganjilan baru.
Nama Luhut juga masih diperbincangkan hingga pada Sabtu (6/11) pun ia kembali trending untuk kedua kalinya lagi di jagad media sosial Twitter dengan hashtag #LuhutPenghisapDarah Rakyat. Sebelumnya, namanya juga menjadi trending nomor satu Twitter pada Selasa (2/11).
Akhirnya, rakyat yang merasa tak cukup dengan hanya bersuara di media sosial mulai merencanakan untuk mengadakan aksi demonstrasi langsung ke gedung KPK, meski sebelumnya diketahui bahwa PRIMA telah secara langsung melaporkan kasus dugaan menteri-menteri yang berbisnis tes PCR di masa pandemi pada Kamis, (4/11).
Aksi demonstrasi pada hari Selasa (9/11) besok akan berlangsung di gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun yang menginisiasi demo ini adalah dari elemen mahasiswa yang mengatasnamakan sebagai Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Wakil ketua umum LMND, Samsudin Saman lebih lanjut mengatakan bahwa aksi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, namun juga dipastikan akan dilakukan di 24 provinsi dengan tuntutan yang sama yaitu meminta menindak tegas pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, hingga begitu melukai hati rakyat di masa pandemi Covid-19. Aksi LMDN ini juga bentuk dukungan terhadap laporan PRIMA ke KPK.
4 Ormas Akan Sambangi BPK
Tidak hanya dari elemen mahasiswa yang melapor ke KPK, 4 (empat) organisasi masyarakat yaitu LBH Kesehatan, Indonesian Audit Watch (IAW), Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, dan Petisi '28 dikabarkan akan menyambangi gedung BPK pada Selasa, (9/11) untuk menuntut pengauditan terhadap kasus bisnis pCR.Â
Aktivis Petisi '28 Haris Rusly Moti menyatakan bahwa langkah ini penting dilakukan karena mengingat utang negara yang sudah tinggi dan menembus angka Rp6.625,43 triliun. Namun di tengah ambang kebangkrutan negara dan tingkat kemiskinan masyarakat, segelintir pejabat justru semakin kaya dengan menyelewengkan kekuasaan.
Semua Menunggu Tindak Tegas Presiden
