Mohon tunggu...
Nicholaus Prasetya
Nicholaus Prasetya Mohon Tunggu...

Kalau ditanya tujuan menulis, saya pengen jawab supaya kalau saya sudah tidak ada di dunia ini lagi, orang-orang masih bisa mengenang saya lewat tulisan saya, yaaaa itupun kalau ada yang mau mengenang saya. kalau tidak, ya sudah. oh ya, saya punya impian selain menjadi penulis. impian saya adalah melihat salju sebelum meninggal. hhmm.....

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Tentang Kristenisasi dan Syariah

30 Juni 2010   02:10 Diperbarui: 26 Juni 2015   15:12 572 0 19 Mohon Tunggu...

Jakarta Globe dalam beritanya tertanggal 28 Juni 2010 memuat berita tentang pembentukkan Presidium Islam Bekasi yang membicarakan tentang perang melawan Kristenisasi yang ditengarai terjadi di Bekasi, tepatnya di perumahan Kemang Pratama Regency.

Mengenai kristenisasi yang dilakukan di daerah Bekasi tersebut, ada dua hal menarik yang patut untuk dicermati. Pertama, yakni terkait masalah kristenisasi itu sendiri yang terjadi di kawasan Bekasi, seperti beritanya yang juga dilansir oleh arrahmah.com. Kedua adalah sebuah wacana untuk menjadikan Bekasi daerah berbasis syariah yang dinilai untuk mengurangi kemurtadan.

Kristenisasi

Keresahan umat Muslim di daerah Bekasi terhadap wacana Kristenisasi mungkin menjadi hal yang sangat beralasan. Hal ini disebabkan karena rumah tempat dimana acara itu berlangsung memiliki kolam renang di dalamnya. Belum lagi massa yang datang untuk acara tersebut sangat banyak dan seperti yang dilansir oleh arrahmah.com, sebagian diantaranya adalah mereka yang berjilbab rapi. Melihat hal tersebut, rasanya menjadi mungkin untuk menengarai adanya proses pembabtisan dalam rumah tersebut. Dengan massa yang banyak serta kolam renang dengan media air yang memang biasa dijadikan media untuk pembabtisan, sebuah acara yang ditengarai hanya sebuah pengajaran belaka itu bisa jadi sebuah kedok untuk berkelit.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah jika benar itu adalah sebuah proses kristenisasi –yang ditandai dengan acara pembabtisan sebagai tanda bahwa seseorang telah masuk menjadi Kristen- lalu dimana letak kesalahannya?

Permasalahan agama adalah permasalahan pribadi masing-masing orang, berada pada ranah privat yang seharusnya tidak bisa diusik oleh siapapun, termasuk oleh kalangan mayoritas suatu agama dalam suatu wilayah. Jika ini adalah sebuah masalah privat, maka seharusnya tidak menjadi masalah jika terjadi proses pembabtisan disana. Mengapa? Tentunya hal ini karena didasarkan pada keputusan mereka sendiri untuk dibabtis. Jika mereka tidak ingin dibabtis, tentu saja tidak perlu ikut ke acara yang ditengarai sebagai pembabtisan massal tersebut.

Terkadang kita seringkali menjadi sangat tidak senang ketika ada salah satu dari saudara kita yang berpindah agama, entah takut karena umat dalam agama itu akan semakin sedikit atau tidak senang karena mereka berkelok ke jalan yang lain. Apa hanya karena mereka melihat ada sebagian ibu-ibu yang berjilbab rapi masuk ke sana lalu mereka dengan mudah menjustifikasi hal tersebut sebagai sebuah proses kristenisasi? Bagaimana jika memang ibu-ibu berjilbab tersebut memutuskan untuk menjadi Kristen? Apa salahnya? Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan kepada agama lain, tidak hanya berhenti pada kristenisasi. Jika seorang Kristen lalu pindah ke Islam, apa masalahnya? Jika ada umat Kristen berbondong-bondong masuk ke Mesjid untuk menjadi Islam, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah proses islamisasi?

Mungkin penulis lebih suka menyebutkan sebuah proses yang menjadikan orang-orang harus beragama tertentu hanya terjadi jika mereka berada di bawah pengaruh paksaan atau dalam keadaan yang tidak sadar. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebuah proses pemaksaan tidaklah benar untuk menjadikan seseorang memeluk agama tertentu, apalagi jika dibumbui dengan tipuan licik, penawaran sejumlah uang untuk warga yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, baru bisa disebutkan bahwa telah terjadi proses pemaksaan kehendak untuk beragama. Namun dalam hal dimana seseorang itu sendiri yang memutuskan, tidak bisa kita secara gamblang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah proses pengagamaan terhadap seseorang.

Tentang syariah

Wacana menjadikan sebuah negara Indonesia untuk menjadi negara agama, mungkin tidak lagi relevan karena memang dasar dari negara ini adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan semua nilai-nilai yang dijunjungnya. Namun, wacana untuk menjadikan sebuah dareah untuk menjadi daerah agama tidak selesai dan namapaknya memang tidak akan pernah selesai.

Wacana tersebut terlontar secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit bisa dikatakan dengan mengajukan penggunaan hukum agama sebagai dasar dari wilayah tersebut. Dalam hal ini, dasar Indonesia dengan nilai-nilai Pancasilanya bisa jadi diletakkan pada nomor dua. Meskipun memang hukum agama itu pada dasarnya hanya akan mengatur mereka yang memeluk agam tersebut, seperti syariah Islam, namun tetap saja pemberlakukan hukum agama pada suatu daerah, menurut hemat penulis, adalah sesuatu yang sangat salah karena dengan begitu konsep sebuah negara yang tidak menganakemaskan agama apapun telah terditorsi dengan sendirinya.

Ketika sebuah wilayah menjadikan hukum agama sebagai pedomannya, maka yang terjadi adalah diskriminasi terhadap agama-agama lainnya. Diskriminasi disini tidak berarti bahwa agama lainnya ditindas, namun lebih menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk menganakemaskan sebuah agama dan menjadikan yang lainnya di nomor dua. Lebih jauh lagi, masih ada aturan-aturan yang harus diterapkan juga kepada mereka yang tidak menganut agama yang telah menjadi dasar hukum di daerah tersebut.

Hal ini jelas-jelas salah. Otonomi daerah sudah seyogyanya menjadikan daerah tersebut lebih baik, bukannya malah melawan arus dasar negara Indonesia untuk menjadikannya sebuah daerah agamis. Entah itu sebuah konsep syariah atau sebuah konsep dari agama apapun, bagi penulis tetap salah untuk menjadikan sebuah hukum agama menjadi dasar bagi suatu wilayah. Sebuah wilayah harus tetap berada pada jalurnya selama masih di Indonesia, yakni sebuah daerah yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan hal tersebut, bukannya malah mengajukan konsep agar daerah tersebut menjadi sebuah daerah agamis.

Penetapan hukum agama menjadi berlaku di sebuah daerah juga dapat dilakukan secara implisit. Hal ini dilakukan ketika dilarangnya dibangun sebauh rumah ibadah yang notabene dapat digunakan oleh umat beragama lain untuk beribadah. Dalam hal ini, seringkali pemberlakuannya dilakukan dengan jalan kekerasan, karena seringkali rumah ibadah tersebut disegel secara paksa atau malah dibakar seturut kehendak mereka sendiri. Hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan sama sekali sama halnya dengan pemberlakuan hukum agama secara eksplisit seperti di atas.

Oleh karena itu, menjadikan wilayah Bekasi sebuah wilayah yang agamis berdasarkan konsep syariah sangat bertentangan dengan ideologi negara Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang plural. Jika memang sebuah wilayah tidak ingin menjaga lagi pluralitasnya dan memang ingin menjadi sebuah wilayah dengan konsep agamis, rasanya lebih baik bagi mereka untuk tidak juga lagi bersatu dengan Indonesia.

Peran Kemenag dan Polisi

Kementrian Agama dalam hal ini seharusnya memainkan perannya yang sangat besar. Di tengah konflik sensitif yang mengatasnamakan agama, Kementrian Agama tidak bisa begitu saja hanya duduk diam di belakang meja dan kemudian hanya mengurus pembiayaan haji masayarakat Indonesia. Terjun ke lapangan dan melihat realitas bagaimana gesekan-gesekan antar-umat beragama seringkali terjadi adalah modal utama mereka untuk mewujudkan visi mereka sendir sesuai dengan yang tercantum dalam Kepuusan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2010, yakni Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN. Jika Kementerian Agama tidak mampu turun tangan, rasanya lebih baik ditiadakan saja karena kerukunan umat beragama sangat sulit untuk dicapai.

Selain Kemenag, pihak kepolisian pun sudah saatnya bertindak berani bukan hanya kepada mereka yang melakukan aksi demonstrasi, namun juga kepada mereka yang mengatasnamakan agama untuk menjustifikasi seseorang. Selama ini yang terjadi adalah pihak kepolisian seolah-olah menutup mata terhadap gesekan antar-umat beragama yang terjadi dan akhirnya kaum minoritas juga yang tertindas. Seharusnya, sebagai lembaga yang netral, pihak kepolisian harus mampu untuk menjaga mereka yang ditindas, entah dengan alasan apapun.

Wacana tentang kristenisasi yang terjadi di daerah Bekasi memang harus diusut tuntas dan dibuat terang, apakah itu murni keinginan peibadi atau dengan sebuah pemaksaan dan tipu daya. Namun, wacana yang bergulir tentang pembentukkan sebuah daerah agama juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dan perlu adanya kerja sama semua pihak untuk meniadakan hal ini.

Boleh umat Muslim diresahkan dengan Kristenisasi, namuan tidak bisa dipungkiri bahwa umat Kristen juga diresahkan dengan konsep Islamisasi melalui penerapan hukum syariah pada sebuah daerah.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x