Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan julukan seribu kepulauan. Negara Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya ribuan pulau di Indonesia, maka negara kepulauan ini dapat menghasilan beragam kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Hasil sumber daya alam yang melimpah ini dapat menjadikan manfaat diantaranya menjadi sumber pendapatan negara sekaligus negara Indonesia lebih banyak dikenal oleh negara-negara lain yang berhubungan. Akan tetapi, selain menghasilkan banyak manfaat, negara kepulauan Indonesia juga dapat menimbulkan ancaman seperti contoh eksploitasi wilayah kepualuan Indonesia, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita semua terutama para generasi muda untuk tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian serta kekayaan alam baik laut maupun darat yang ada di negara Indonesia.
Sebagai wujud bentuk pertahanan kelautan di Indonesia, maka dibuatlah kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini sejatinya bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai, menjaga, dan mempertahankan kekayaan alam dan memandang bahwa negaranya memang negara Kepulauan.
 Dalam pertemuan KTT ke-IX Asia Timur di Myanmar, Presiden Jokowi mengatakan dalam pidatonya bahwa rencana agenda pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dilakukan dengan berlandaskan lima pilar utama. Kelima pilar tersebut adalah:
- Rekonstruksi budaya maritim Indonesia
- Dengan nelayan sebagai pilar utama, kami berupaya untuk menjaga dan mengelola sumber daya perikanan, berpusat pada membangun kedaulatan atas industri perikanan melalui pengembangan industri perikanan.
- Mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, perkapalan, dan wisata bahari
- Melakukan diplomasi maritim mengajak seluruh mitra Indonesia untuk bekerja sama di sektor maritim untuk menghilangkan penyebab konflik.
- Membangun kekuatan pertahanan maritim(Adam, 2015). Pilar pertama berupa pembangunan kembali budaya bahari Indonesia merupakan upaya nyata untuk memperkuat pondasi jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.
Visi negara Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia tentu tidak akan terwujud tanpa adanya peran dari pemerintah. Peran ini berupa karakter dari sebuah negara maritim yang menjaga kepulauannya.
Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan bahwa bentuk pertahanan negara bersifat semesta yang memiliki pengertian melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan(Sekretariat Kabinet RI, 2002).
Strategi pertahanan semesta merupakan bagian dari sistem sebagai pertahanan alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang pertahanan. Dalam konteks disiplin, kedudukan ilmu pertahanan adalah seperti multi, antar, transformator bidang bersama dengan bidang sains lainnya. Sementara dalam konteks penilaian teoritis, ilmu pertahanan berada dalam posisi yang luar biasa yang merupakan teori dari berbagai bidang ilmiah terkait dengan masalah yang akan terselesaikan.
Negara Indonesia tentu masih menyadari bahwa pengelolaan untuk masalah pengamanan daerah kelautan Indonesia masih sangat minim dan kurang. Hal ini tentu harus dilakukan dengan disertai kekuatan diplomasi dan peran pemerintah terkait dengan permasalahan-permasalahan kelautan yang sudah pernah ada. Adanya diplomasi ini merupakan bagian yang penting dari adanya strategi system pertahanan nasional Indonesia.
Konsep diplomasi dalam hal pertahana nasional ini tidak hanya mencakup keamanan militer, akan tetapi juga termasuk didalamnya politik, ekonomi, budaya, sosial, lingkungan dan masalah-masalah kependudukan lainnya.
Maka dari itu, dilomasi harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan laut territorial Indonesia termasuk masalah wilayah perbatasan, sumber daya kekayaan alam laut, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan diantara negara-negara baik yang berbatasan secara langsung dengan Indonesia maupun yang memiliki urusan terkait dengan kelautan Indonesia serta meminimalisir adanya konflik.
Doktrin poros maritim meliputi peran untuk mempromosikan pembangunan kelautan nasional yang sinergis dan ekonomi kelautan dengan pembangunan Tol laut sebagai target implementasi
pertumbuhan ekonomi. Tol laut adalah upaya untuk mempermudah akses kegiatan kelautan  yang lebih efektif dalam bentuk ketersediaan kapal pelayaran reguler dan reguler dari dari barat ke timur Indonesia.
