"Misi pemerintah tidak selalu bisa diketahui secara langsung oleh orang awam. Namun hal itu bisa dilihat secara tidak langsung melalui bahasa komunikasi politik kebijakan (policy) yang ada di media massa. Kebijakan inilah yang disebut sebagai strategi-taktik untuk mewujudkan misi tersebut."
Di dalam manajemen strategis, kita mengenal istilah visi, misi, strategi dan taktik. Konsep ini diterapkan di semua organisasi dari yang kecil hingga yang besar (skala negara). Di lapangan, konsep ini diterapkan secara terencana dan tertulis dengan matang, namun ada juga yang tidak.
Visi adalah merupakan rumusan impian, cita-cita, nilai, dan keadaan masa depan yang diinginkan dari suatu organisasi. Visi biasanya dituangkan dalam tulisan, dan bisa juga tidak tertulis. Dari rumusan visi inilah kemudian bisa diturunkan menjadi tujuan dari organisasi.
Untuk mewujudkan visi ini diperlukan langkah-langkah sistematis yang diuraikan dalam misi, strategi dan taktik. Jika visi dianalogikan sebagai lukisan, maka misi bisa diibaratkan sebagai pias-pias mozaik pembentuk lukisan itu. Visi adalah rencana yang bersifat jangka panjang. Misi merupakan uraian langkah-langkah jangka menengah dan pendek yang berisi bagian-bagian (program) atau kegiatan terpisah namun saling terhubung, untuk mewujudkan visi.
Visi masih bersifat abstrak, sedangkan misi dan strategi terlihat lebih nyata namun belum bersifat operasional. Agar bisa dilaksanakan di lapangan, maka dibuatlah program kegiatan untuk mewujudkan misinya. Inilah yang disebut sebagai taktik. Taktik bisa berubah-ubah dengan cepat sesuai kebutuhan terkait dengan tuntutan kondisi lapangan. Karena itulah, sebelum benar-benar diterapkan, perlu dilakukan pengujian gelombang air (test of water) terlebih dahulu. Jika tidak ada gejolak, berarti aman untuk dieksekusi.
Organisasi besar yang bernama "negara" juga tidak luput dari hal ini. Pada tahap ini, pemilihan bahasa komunikasi yang tepat sangat penting untuk dilakukan. Haruslah dipilih narasi yang pas dalam sosialisasi kebijakan ini untuk meminimalkan penolakan, karena penolakan pasti akan ada. Kesalahan dalam memilih narasi ini dapat berakibat fatal. Potensi penolakan harus bisa dilunakkan dengan alasan logis yang bisa diterima oleh masyarakat.
Tidak semua orang, terutama orang awam, bisa mengetahui misi pemerintahnya dengan baik. Mereka melihat hanya pada level taktis yang bersentuhan langsung dengan kepentingannya. Jika kebijakan itu dirasakan menguntungkan, mereka akan menerima. Sedangkan jika dirasakan merugikan, mereka akan menolaknya atau setidaknya menggerutu dalam kekecewaan. Mereka tidak mengerti dan tidak mau tahu lebih jauh maunya pemerintah seperti apa.
Lalu, bagaimana cara mengetahui misi dari pemerintah? Sebenarnya mudah untuk dilakukan. Melalui pernyataan resmi di media massa kita bisa mengenalinya. Pernyataan itu biasanya ada di level taktis. Misalnya, "Harga BBM jenis tertentu akan dilakukan penyesuaian harga tertentu. Selisih harga baru dengan harga sebelumnya akan digunakan untuk memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebesar 600 ribu rupiah, disalurkan dua kali. BLT ini diberikan kepada 20,65 juta penduduk sebelum kenaikan harga dilakukan." Ini adalah bahasa komunikasi taktis.
Kenaikan harga BBM ini tentu tidak diinginkan oleh masyarakat, dan kemungkinan besar akan timbul penolakan. Karena itu dilakukan sosialisasi lebih dulu dengan pernyataan seperti ini untuk melunakkan potensi penolakan itu. BLT tidak mungkin diberikan selamanya, tetapi dengan bantuan dua kali ini dianggap akan mampu meredam reaksi tersebut.
Maka, dari kebijakan taktis ini, dapat ditelusuri strategi dan misi pemerintah. Taktiknya adalah "Memberikan Bantuan Langsung Tunai yang dicairkan dua kali." Strateginya adalah "Menaikkan harga semua jenis BBM." Sedangkan misinya adalah "Menghapus subsidi pemerintah secara keseluruhan." Strategi menaikkan harga BBM adalah merupakan salah satu saja dari sejumlah strategi lainnya yang berkaitan dengan misi penghapusan total subsidi pemerintah. Tentu akan ada strategi-strategi lainnya yang akan dilakukan ke depan terkait dengan misi ini. Hasil evaluasi "test of water" akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan ke depan.
Wallahu a'lam
Ngudi Tjahjono (Malang, 30 Agustus 2022)
