Pagi ini Relawan Kesehatan Indonesia menyelenggarakan diskusi publik "MENJADIKAN MASYARAKAT CERDAS DALAM MENANGGULANGI WABAH DBD DI JAKARTA SELATAN" yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta beserta jajaran dan aparat pemerintah.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam promotif preventif. "Kesadaran warga DKI masih belum terbangun, penyakit DBD di DKI Jakarta terus ada sepanjang tahun. Warga selalu maunya pengasapan/fogging padahal fogging hanya membunuh nyamuk. Yang baik adalah preventif dengan PSN yang rutin dilakukan tiap hari minimal 1-3 kali seminggu. Ciptakan "GERAKAN 1 RUMAH, 1 JUMANTIK (G1R1J)". Efektivitas kerja jumantik bersama warga selama ini perlu terus ditingkatkan. Kita jg mengharapkan tidak ada eksklusifitas warga sehingga tidak mau didatangi oleh kader jumantik. Kami berharap semua rumah mau didatangi jumantik." tegas Agung ketua Relawan Kesehatan Indonesia.
Lurah Lenteng Agung menjelaskan bahwa Kecamatan Jagakarsa memiliki luas wilayah terbesar di DKI Jakarta, banyak tanah kosong dan tak bertuan, saya melakukan PSN tiap pagi di kantor lurah. "Kalau ada rumah tidak mau didatangi silakan catat dan lapor, sehingga lurah yang akan datangi. PSN juga sebaiknya dilakukan tidak hanya di rumah, tetapi juga:
1. Jalanan
2. Kantor
3. Sekolah
4. Kebun kosong
5. Pemakaman
6. Tempat umum, dll
Banyak tanah kosong dan jalan, ini menjadi tugas PPSU dan kerja bakti aparat lurah, RW, dan RT. Kader yg terlibat tfk hanya kader kesehatan tapi juga kader PKK pokja 1-4"
Kapuskes Kec. Jagakarsa juga mengatakan PSN bukan tugas kader, tapi tugas orang di setiap rumah. Setiap puskesmas juga diharapkan dapat mengundang jejaring klinik, dokter praktek swasta, dan RS diwilayahnya untuk:
1. Bimtek keilmuan DBD
2. Lapor jika ada kasus ke Web Surveilans Dinkes Prov. DKI Jakarta atau Puskesmas SEGERA. Untuk RS lapor via web agar puskesmas segera investigasi atau PE untuk intervensi lingkungan sebagai preventif
3. PSN di RS dan Klinik masing-masing juga digiatkan
Kepala Dinkes Prov. DKI Jakarta dr. Widyastuti, MKM mengatakan terdapat 24 RSUD Tipe D sebagai antisipasi rawat inap pasien DBD agar tidak menumpuk di RS tipe B/C. Kasus DBD tertinggi tahun 2016. Saat ini kami sedang mengupayakan sistem rujukan berbasis web untuk mengecek ketersediaan tempat tidur rawat inap RS agar diketahui semua.
Respon cepat warga untuk menemukan kasus DBD segera ke layanan kesehatan sangat kami harapkan.
Penyuluhan dapat dilakukan dimana saja termasuk sekolah (pembentukan jumantik cilik sekolah) bahkan di sarana prasarana umum seperti KRL misalnya.
Kasus DBD banyak mengenai usia sekolah, sehingga PSN di sekolah adalah keharusan. Jumantik cilik be ar-benar aktif melakukan PSN setiap minggu karena mereka adalah AGEN PERUBAHAN, ujar Kabid P2P Dinkes Prov. DKI Jakarta dr. Lies, M.Epid di sela presentasi materi DBD dihadapan undangan.
Walaupun jumlah kasus tahun 2019 ini masih di bawah rata-rata akan tetapi Dinkes sudah melakukan upaya preventif kuratif yang agresif seperti saat kejadian puncak tahun 2016.
1.200 klinik di DKI Jakarta diupayakan untuk ditingkatkan wawasan DBD, RS pemerintah dan swasta juga sudah dikumpulkan untuk update tatalaksana DBD. Tidak semua kasus DBD sama dengan gejala DBD di teori, maka perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk dasar intervensi lingkungan, disamping itu terkadang KTP dan domisili pasien berbeda.
Permasalahan kesehatan tidak hanya urusan tenaga kesehatan, tapi urusan semua lapisan masyarakat melalui 7 TATANAN DALAM PENANGANAN DBD.
