Meliku Integritas

Banyak sekali pertanyaan terkait dengan integritas? semua berbicara soal integritas dan semua orang mulai menyatakan dirinya punya integritas. Akan tetapi fakta di lapangan, integritas masih sulit dilaksanakan. Beberapa kasus yang ditemukan dikantor pemerintahan, bagaimana kesadaran seseorang untuk berkata "tidak" untuk tidak ikut melakukan korupsi waktu, korupsi uang atau korupsi soal membuat agenda rapat ternyata kecil sekali.

Berbagai tantangan dihadapi seseorang untuk melaksanakannya. Sebagai Pegawai Negeri pasti punya tantangan berbeda dengan pegawai swasta sedangkan pelajar pasti punya tantangan berbeda dengan orang yang hanya tinggal dirumah.

Lalu dengan tantangan tersebut, apa yang harus dilakukan agar semua orang menyadari bahwa sebagai manusia harus memiliki integritas. Sosialisasi sudah dilakukan, bahkan integritas sudah dijadikan ukuran bagi setiap kantor untuk penerimaan pegawai, apakah berjalan dengan baik? jawabnya tentu belum berjalan dengan baik. Lalu apakah permasalahan dari akar kenapa sangat meliku liku integritas di Indonesia untuk di lakukan.

Sejak Indonesia melewati krisis global, Indonesia menjadi negara yang pesat karena pertumbuhan ekonomi yang membaik, selain itu perkembangan tehnologi juga membentuk negara menjadi negara yang bertehnologi. Berbagai investor negara maju yang membuat Indonesia terlihat sebagai negara yang potensial  untuk ditanamkan modal. Akan tetapi disisi lain, perkembangan tersebut tidak disertai dengan pembangunan pribadi dan kerangka hukum yang baik. 

Fakta sejarah menunjukan sejak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan penegakan hukum korupsi, tetap saja tingkat korupsi tinggi selain itu CPI negara kita yang diukur dengan korupsi Index dari Transparansi Indonesia tidak melompat terlalu jauh. 

Kita terlalu euforia dengan sejarah perubahan bangsa, dan semua yang menyatakan sebagai agen perubahan yang masuk ke lini pemerintahan menjadi lupa pentingnya pembangunan pribadi seseorang untuk bangsawan yang berintegritas. Sekarang, pembangunan pribadi menjadi sulit dilakukan karena lemahnya integritas dalam diri seseorang. Untuk berkata jujur saja mungkin orang akan kesulitan untuk melakukannya, banyaknya faktor pendorong dari ekternal yang dibawa menjadi internal seperti rasa kesungkanan untuk bisa berkata tidak terhadap korupsi kepada atasan, atau tidak ingin ditegur pimpinan juga dapat berpotensi mengikis integritas. Ketika integritas tuli, maka prilaku korupsi menjadi mendarah daging sehingga disebut budaya. 

Untuk meluruskan jalannya integritas yang berjalan meliku-liku maka perlu sesuatu kerangka hukum yang tegas. Mungkin ada baiknya ada undang-undang Etika untuk mendorong atau memaksa pribadi memiliki integritas. Undang-undang etika perlu merincikan indikator apa saja yang dapat dikatakan seseorang pribadi memiliki integritas. Acuan hal tersebut akan membantu untuk memonitor pelaksaan integritas. Memang disatu sisi sebenarnya undang-undang etika tidak diperlukan kecuali setiap orang secara konsisten dapat melaksanakan kejujuran dan tegas mau memutuskan rantai penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap korupsi. 

Akan tetapi sepertinya masyarakat tidak dapat bergerak dan berubah jika tidak dipaksa sehingga kerangka hukum menjadi penting untuk di lihat kembali.

Semoga...