Satu periode telah selesai, Jokowi telah membangun sebuah stigma Indonesia Centris dengan menghapus pembangunan Jawa Centris. Pembangunan infrastruktur lebih bertolak ke dalam. Papua merasakan BBM yang murah, pembangunan Ring Papua, Trans Papua, beberapa bendungan di NTT, beberapa Tol di Jawa dan Kalimantan merupakan secuil prestasi ratusan prestasi gemilang Jokowi.
Indonesia Butuh Reformasi Baru
Jokowi yang telah menghabiskan periode pertamanya menyisakan beberapa pekerjaan rumah seperti kasus pelanggaran HAM dan pemberantasan korupsi. Bukan rahasia lagi, jika kedua hal ini merupakan kegagalan-kegagalan Jokowi di periode yang pertama.
Namun, masih ada periode kedua yang merupakan harapan kita bersama kepada Jokowi untuk menggenapi janji-janjinya.
Reformasi yang sudah berjalan selama 21 tahun masih belum menemui titik kesempurnaan. Kelihatannya masih ada serba-serbi orde baru yang terselip dalam beberapa masalah, pengambilan keputusan dan pembuatan UU yang akhirnya menuai pro-kontra.
Masalah Novel Baswedan yang merupakan sebuah kasus serius masih menjadi misteri hingga saat ini, keputusan-keputusan mendukung pembuatan UU yang dinilai tidak sesuai prosedur seperti UU KPK yang bukan Prolegnas dan beberapa kasus kritik yang dianggap makar dalam RUU KUHP disebut sebagai bayang-bayang orde baru yang terlihat.
Akibatnya, demonstrasi besar-besaran pun terjadi, menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Perppu demi pembatalan pengesahan UU KPK dan membatalkan RUU KUHP yang dianggap tidak memihak kepada kaum minoritas.
Pro-kontra terus terjadi berjalan seiring dengan kasus Papua yang cukup kompleks. Demonstran pun menuntut pemerintah untuk menuntaskan kasus Papua.
Demonstrasi oleh mahasiswa ditunggangi oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan Jokowi sehingga mahasiswa dinilai melakukan upaya penjatuhan Jokowi seperti runtuhnya orde lama dan orde baru.
Akan tetapi, sebetulnya penilaian ini merupakan sebuah tafsiran yang kurang tepat. Pasalnya, tujuan utama demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa bukan upaya melengserkan Jokowi.
Saya melihat sebuah pola yang terjadi dalam sejarah perbaikan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dua puluh satu tahun orde lama berkuasa dan berakhir dengan demonstrasi besar-besaran karena masalah ekonomi, politik, hukum dan keamanan. Tiga puluh dua tahun, orde baru berkuasa pun tidak menyelesaikan problematika orde lama sehingga diakhiri dengan demonstrasi besar-besaran. Saat ini, Indonesia berada dalam usia Dua puluh satu tahun Reformasi, problematika orde baru pun masih ada sehingga Reformasi harus diakhiri entah itu demonstrasi atau apapun itu, untuk memasuki sebuah era yang baru.
