Perlu diketahui, selama sembilan tahun sistem pemerintahan Indonesia yang sedang menjalani masa transisi berjalan tidak stabil. Pada waktu itu, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan dari sistem presidensial ke demokrasi liberal lalu ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
Selama sistem demokrasi liberal berjalan, muncul dan bertambahnya gerakan-gerakan yang bersifat separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan program-program rancangan kabinet tidak berjalan dengan normal sehingga pembangunan ekonomi benar-benar mandek.
Untuk menyelamatkan kondisi Indonesia, Soekarno mengusulkan Konsep sistem Demokrasi Terpimpin kepada seluruh anggota konstituante dimana Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Setelah melalui hasil voting, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Meski demikian, pro kontra terus terjadi sehingga memaksa Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan memberlakukan UUDS 1945 dan memberlakukan UUDS 1950.
Dengan adanya pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin, Indonesia diharapkan keluar dari masalah ekonomi, politik, hukum dan keamanan.
Sistem demokrasi terpimpin yang telah diterapkan pun disambut hangat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) PKI yang dianggap PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsep nasionalisme, agama dan komunis dilibatkan dalam perebutan Irian Barat  yang dikenal dengan sebutan Papua dan Papua Barat saat ini.
Akan tetapi, kolaborasi PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia gagal menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Malah yang terjadi adalah pendapatan ekspor dan cadangan devisa menurun, inflasi terus naik dan korupsi dalam lingkungan birokrat dan militer menjadi problem yang sulit diatasi. Gerakan PKI pun mengancam keberadaan negara Indonesia.
Akibatnya situasi politik dan sistem pemerintahan Indonesia kembali labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
Orde lama pun runtuh setelah dikeluarkannya sebuah surat yang dikenal dengan istilah Supersemar oleh Soekarno yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
Orde Baru
(32 Tahun Indonesia ditangan Soeharto)
Soeharto menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Soekarno dan memimpin Indonesia dengan sebuah era yang baru atau dikenal dengan sebutan orde baru.
