Meski telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, UU KPK masih bisa dibatalkan dengan berharap pada presiden yaitu pembatalan oleh presiden karena beberapa pertimbangan dan penerbitan Perppu oleh presiden.
Akan tetapi, mengharapkan hal tersebut terjadi ibarat si cebol merindukan bulan. Mustahil untuk terjadi. Pasalnya, Presiden Jokowi menyetujui dan memberikan surat rekomendasi melalui menteri Hukum dan HAM untuk ikut mengesahkan RUU KPK.
Namun beberapa kejanggalan yang terjadi selama proses revisi UU KPK masih bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan UU KPK yang telah disahkan ini. Caranya adalah mengajukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
Melihat dari banyaknya masyarakat sipil yang menolak revisi UU KPK ini termasuk lembaga pegiat antikorupsi ICW maka kemungkinan beberapa kelompok masyarakat mengajukan Judical Review.
Akan tetapi, dilansir dari Tribunnews, MK telah menerima 18 permohonan Judical Review yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, politikus, hingga wiraswasta.
Judical Review merupakan proses peninjauan tindakan eksekutif dan legislatif oleh badan yudikatif.
Sebetulnya kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemikir politik Perancis, Montesquieu, Trias Politica dapat terbentuk sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk melakukan Judical Review.
Trias Politika adalah bentuk pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, Â dan yudikatif sebagai engawas pelaksanaan undang-undang.
Dilansir dari Wikipedia, lembaga yudikatif memiliki power untuk mengontrol seluruh lembaga negara termasuk eksekutif dan legislatif yang menyimpang atas konstitusi yang berlaku pada negara yang bersangkutan.
Perannya sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material (Judical Review), penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.
Nah, Kejanggalan-kejanggalan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Judical Review adalah tidak terlibatnya KPK sebagai lembaga terkait dan suara publik yang tidak dihiraukan, bukan proglenas 2019 dan pengesahan dilakukan oleh 70-an anggota DPR.
