Revisi UU KPK yang telah disampaikan sempat menuai kontroversi hingga saat ini. Terdapat beberapa poin yang menjadi pertanyaan publik, apakah KPK diperlemah atau diperkuat?
Hal yang paling banyak disorot oleh publik adalah pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK termasuk izin pengeledahan.
Fungsi dewan pengawas dinilai akan mempersempit ruang gerak KPK dan membuat KPK tak berdaya lagi. Pasalnya, dewan pengawas bisa berkepentingan dalam pengeledahan.
Menanggapi reaksi publik, Jokowi bukan membatalkan revisi UU KPK tetapi menyetujuinya dengan catatan. Angin segar bagi publik tetapi catatan yang diberikan oleh Jokowi pun menuai pro-kontra
Jokowi tidak menyetujui pemilihan dewan pengawas dari parlemen tetapi dari presiden. Catatan ini dipandang sebagai penguatan bagi KPK bagi beberapa kalangan tetapi saya sendiri ragu dengan catatan ini.
Oke, kita optimis bahwa hal tersebut akan menguatkan KPK lagi pula Jokowi yang dinilai sebagai sosok pembenci korupsi akan memilih dewan pengawas yang benar-benar profesional dalam mengerjakan tugas.
"Dewan pengawas (KPK) ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. Bukan politisi, bukan birokrat atau (bukan) aparat penegak hukum aktif,"Â kata Jokowi.
Sebenarnya tidak masalah dengan ini jika kita masih percaya Jokowi memberantas korupsi dan selagi Jokowi masih memimpin, fungsi KPK masih aman tetapi akan berakibat buruk pada jangka panjang.
Yakinkah kita bahwa kita akan selalu memiliki Presiden yang memiliki misi pemberantasan korupsi? Yakinkah kita tokoh masyarakat yang akan menjadi dewan pengawas benar-benar bukan politisi? Yakinkah kita akademisi yang akan menjadi dewan pengawas benar-benar bukan politisi? Ataukah para pegiat antikorupsi benar-benar bukan politisi?
Ataukah mereka juga merupakan politisi terselubung yang tidak akan memberikan kebebasan pengeledahan koruptor oleh KPK? Ya, karena fungsi dewan pengawas sangat penting dalam peran KPK. KPK yang bekerja sedemikian rupa pun tidak akan berarti apa-apa jika tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan sebelum mendapatkan izin.
Meski demikian, revisi UU KPK telah disahkan menjadi Undang-undang. Kita menunggu akibatnya, apakah indeks korupsi Indonesia akan naik atau akan berjalan ditempat ataukah mungkin akan turun? Itulah yang kita nantikan.
