Penanganan masalah Papua dan keterlibatan Benny Wenda perlu analisis tingkat tinggi. Inilah strategi penanganannya!
Berdasarkan laporan yang diterima dari Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, kerusuhan Papua ditunggangi oleh pihak asing. Oleh karena itu, istana tidak tanggung-tanggung menyebut nama Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua.
 "Ya jelas toh, jelas Benny Wenda itu (aktor kerusuhan)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ditanya siapa otak rusuh Papua belakangan ini, Senin (2/9/2019).
Pengakuan yang sama dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto bahwa Benny Wenda adalah bagian dari konspirasi Papua saat ini.
Dilansir dari Tribun Video.com, Wiranto menyebut Benny Wenda sebagai salah satu aktor intelektual dengan aktivitas penyebaran hoax yang sangat tinggi.
Masih menurut Wiranto, Benny Wenda menyebarkan hoax dan provokasi ke dunia internasional seolah-olah Papua dianaktirikan oleh Jokowi di mana tidak ada pembangunan dan pelanggaran HAM terus terjadi.
Nah, cara Benny Wenda tidak dapat dibiarkan berkepanjangan karena sebagai pemimpin kelompok Pembebasan Papua Barat, usahanya hanya satu yaitu referendum Papua Barat.
Oleh karena itu, peran Benny Wenda dalam konspirasi Papua harus dihentikan dengan tiga cara yaitu secara politik, hukum, atau militer.
Akan tetapi, tidak semua harus dilakukan dan tidak serta-merta pemerintah menggunakan salah satu strategi untuk menangani kasus Papua yang sedang ditunggangi Benny Wenda.
Untuk itu, penulis mencoba menganalisis tiga cara tersebut. Memang menurut istana, penanganan masalah Papua dan Benny Wenda harus secara politis tetapi kita harus tahu mengapa secara politis bukan hukum atau militer.
Pertama, Penangganan secara hukum.
