Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan adalah salah satu masalah yang tak kunjung selesai yang sedang dihadapi oleh Jokowi. Jokowi dianggap tidak tegas dalam penanganan karhutla.
Oleh karena itu, beberapa aktivis di Kalimantan menggugat Jokowi dan beberapa pejabat terkait yang dianggap lalai menangani hal tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Jokowi dan beberapa pejabat tersebut benar-benar bersalah.
Jokowi tidak puas karena ia merasa sudah ada penanganan karhutla dan sedang berkurang sehingga ia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama.
Kemudian kasasi pun diajukan ke Mahkamah Agung (MA) tetapi MA menolak kasasi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo dkk di perkara gugatan terkait kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).Â
Jokowi rupanya sudah pusing. Kasasi ditolak, Kebakaran hutan masih saja terjadi. Akibatnya, Jokowi mengancam beberapa pejabat daerah untuk mencopot jabatannya jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot jika enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.
Saat ini, Jokowi akan ke Singapura dan Malaysia karena karhutla yang merusak polusi udara di kedua negara tersebut.
"Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, 'Jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita',"Â kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Pemadaman Listrik Jabodetabek
Sementara mengurus karhutla yang menggangu negara-negara tetangga, Jabodetabek dan sebagian Pulau Jawa mengalami mati listrik yang berakibat pada segala aktivitas manusia terhenti.
Ekonomi dinilai lumpuh total akibat pemadaman listrik tersebut. Jokowi pun bertemu dengan direktur PLN dan menanyakan masalah yang sedang terjadi.
Penjelasan Dirut PLN dianggap terlalu banyak tetapi tidak adanya contingensy plan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Jokowi meminta segera diatasi dan tidak boleh terulang lagi.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!