Hak Mutlak Megawati Masih Dibutuhkan
Menurut Hasto Kristiyanto, Kepemimpinan yang visioner dan mementingkan kepentingan umum adalah alasan kader-kader PDI-P ingin Megawati kembali memimpin.
Bagi PDI-P, lima tahun kedepan (2019-2024) adalah waktu penting untuk semua partai politik. Untuk itu, kepemimpinan partai tidak dapat dilihat sebelah mata.
"Karena kesadaran organisasi partai menempatkan Bu Mega pada peran yang strategis dan ini satu kesatuan kepemimpinan di dalam kepemimpinan ideologis,"Â kata Hasto.
Ya, banyak yang menilai kejayaan PDI-P akan runtuh bersamaan dengan berakhirnya era Jokowi pada tahun 2024. Publik menilai belum ada kader PDI-P yang bisa menggantikan posisi Jokowi kecuali Ahok. Akan tetapi, sepertinya Ahok tidak berminat lagi untuk berkarir di politik.
Oleh karena itu, kepemimpinan Megawati masih sangat diperlukan untuk menghadapi pilpres 2024. Saya teringat dengan pro kontra pencalonan Jokowi sebagai presiden pada tahun 2014. Banyak yang menilai Jokowi belum bisa memimpin Indonesia. Akan tetapi, Megawati berani menunjuknya untuk masuk sebagai calon presiden dari PDI-P.
Keputusan mutlak Megawati sebagai ketua umum pada saat itu tidak sia-sia. Buktinya, PDI-P akan berjaya 10 tahun di Indonesia.
Berkaca dari moment tersebut, kader-kader PDI-P menyadari bahwa, memilih yang terbaik dari yang terbaik atau memilih yang terbaik dari yang terburuk memang susah dan beresiko. Oleh karena itu, PDI-P masih membutuhkan hak mutlak Megawati sehingga regenerasi kepemimpinan untuk saat ini belum tepat.
Politik Dinasti
Sampai dengan saat ini, tidak ada nama lain yang disebut sebagai pengganti Megawati nanti. Memang Jokowi disebut bisa memimpin PDI-P tetapi putra putri Megawati lebih mendominasi.
Puan Maharani dan Prananda Prabowo rupanya sudah disiapkan oleh ibunya untuk menggantikan posisinya. Puan yang sudah pernah menduduki parlemen dan kursi menteri bahkan tahun ini memiliki peluang untuk memimpin Parlemen adalah buah kerja keras ibunya untuk melatih kepemimpinannya di dunia politik.
