Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Petani

Berwajah Preman, Berhati Malaikat

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Perjalanan 21 Tahun PKB dan Parpol Indonesia Pertama dalam Keanggotaan CDI

23 Juli 2019   20:25 Diperbarui: 23 Juli 2019   23:42 0 2 0 Mohon Tunggu...
Perjalanan 21 Tahun PKB dan Parpol Indonesia Pertama dalam Keanggotaan CDI
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Koordinator Centrist Democracy International (CDI) untuk Asia Pasifik dan Amerika Latin, Cesar Rosello di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jumat (21/3/2019). PKB menjadi anggota CDI yang merupakan organisasi partai-partai lintas negara-KOMPAS.com/JESSI CARINA

20 tahun yang lalu, pasca berakhirnya kekuasaan orde baru. Masa transisi orde baru dan reformasi belum stabil secara politik. Kala itu, negara dipimpin oleh Sang Jenius, B.J. Habibie.

Negara yang dianggap tenggelam dalam masa kelam Orde diangkat keluar. Segala regulasi dan hukum mati dalam kurungan otoriteritersme Orde Baru dibangkitkan.

Tahun itu, Indonesia mulai menjadi Negara Demokrasi yang sebenarnya. Rakyat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bebas berpendapat dan berekspresi.

Di zaman orde baru, tidak ada partai politik yang muncul untuk menggantikan dominasi PDI, Golkar dan PPP. Tahun 1998, merupakan game over dari kondisi perpolitikan kekuasaan demikian.

Untuk menandai peristiwa bersejarah tersebut. Usulan dari seluruh warga NU kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk sebuah partai.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kiai-kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin dan beranggotakan KH M Dawam Anwar, KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja sebagai Tim Lima yang berfungsi menampung aspirasi warga NU mengiventarisasi dan merangkum usulan warga NU yang ingin membentuk parpol baru.

Sebagai Ketua PBNU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada waktu itu prihatin dan tidak setuju dengan usulan warga NU. Menurutnya kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU terkesan mengaitkan agama dan politik partai.

Pertimbangan Gus Dur didasarkan pada hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun, keinginan kuat warga NU untuk membentuk Partai Politik tak terbendung. Ditandai dengan berdirinya Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Oleh karena itu, Gus Dur dipaksa untuk berpikir keras sehingga dalam pengambilan keputusan tidak mengecewakan pihak manapun. Melalui pertimbangan yang matang, akhirnya Gus Dur memutuskan bersama Tim Lima untuk mendukung pendirian partai berbasis ahlussunnah wal jamaah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN