Keberhasilan beberapa orang menduduki kursi legislatif dinilai tidak terlepas dari Money Politik. Mereka yang memiliki uang lebih banyak tak tanggung-tanggung merogoh kocek untuk membeli suara. Memang tidak mencuat ke permukaan untuk diketahui publik tetapi harus diakui bahwa masalah ini masih saja terjadi secara tersembunyi.
Selain itu, keberhasilan menduduki kursi legislatif pun dipengaruhi oleh ketenaran. Ada yang terkenal karena banyak melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat, ada juga yang karena banyak menggeluti dunia hiburan yang dikenal dimana-mana dan sebagainya.
Dua hal ini dianggap merusak sistem demokrasi. Masyarakat tidak lagi memilih karena seleksi hati nurani dimana orang yang dipilih adalah figur yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Masyarakat memilih karena suaranya dibeli dengan sejumlah uang, selembar baju kaos, sebungkus nasi, sebatang rokok, secangkir alkohol dan sebagainya.
Bukan hanya itu, masyarakat memilih karena figur tersebut dikenal sebatas di dunia hiburan bukan pengalaman berkiprah di dunia pemerintahan atau sosial masyarakat.
Kondisi ini diakibatkan oleh perubahan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR dalam pemilu 2018. Sebelumnya, di zaman orde baru dan pemilu 2004, Indonesia masih menggunakan sistem proporsional tertutup sedangkan di tahun 2009, 2014 dan 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka
Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD dalam acara Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).
"Sekarang proporsional terbuka ternyata di lapangan menimbulkan masalah. Orang yang populer tapi tidak punya ideologi yang sesuai dengan partai Sehingga yang berjuang dari bawah tersingkir oleh artis. Bahkan partai-partai sengaja merekrut artis." kata Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).
Sistem Proposional Tertutup
Sistem Proporsional Tertutup adalah sistem perwakilan yang hanya mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai, atau konsultan dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon.
Kelemahan Sistem Proporsional Tertutup
Pertama, Mempersempit kanal partisipasi publik dalam Pemilu. Partisipasi publik akan cenderung mengecil mengingat partai memiliki otoritas yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan.
Kedua, Menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca Pemilu. Berkaca dari pemilu 2004 dan yang terjadi pada zaman orde baru, interaksi antara calon legislatif dengan pemilih sangat minim. Lebih parahnya lagi, masyarakat pun tidak tahu siapa yang dipilih dan terpilih. Komunikasi yang seharusnya berjalan baik antara calon legislatif dengan pemilu tidak terwujud.
Ketiga, Krisis calon anggota legislatif. Hal ini sulit untuk dihindari karena sedikit yang berminat dan serius maju menjadi Caleg. Tahun 2009, tahun peralihan dari sistem proporsional tertutup ke terbuka pun masih terjadi krisis caleg walaupun tidak sekrisis pemilu sebelumnya. Alasan terjadinya krisis karena pemenang pasti dipilih oleh Partai yang lebih mengutamakan kader partai.
Keempat, Memungkinkan terjadinya Nepotisme di Internal partai. Nepotisme akan sulit dihindari, kader-kader partai bisa saja digeser. Ketua umum Partai memiliki otoritas yang kuat untuk menentukan pilihan yang memungkinkan memilih keluarga, istri, suami dan anaknya sendiri untuk mewakili partainya. Isu sara pun bisa mempengaruhi keputusan partai dalam menentukan pilihan.
Kelima, Partisipasi perempuan semakin mengerucut. Sistem ini memungkinkan calon terpilih dari kaum perempuan sangatlah kecil.
Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup
Pertama, Minimnya money politik. Kepastian menduduki kursi legislatif yang masih samar-samar akan membuat para calon tidak semena-mena menghamburkan harta kekayaannya untuk memperoleh suara. Para calon akan cenderung melakukan kampanye positif dan masyarakat pun memilih sesuai hati nurani tetapi sistem ini tidak menjamin 100% money politik dihilangkan.
Kedua, Partai mengirimkan kader-kader terbaik. Terlepas dari kelemahannya dalam penentuan kader terpilih, ini adalah peluang untuk wakil rakyat yang terpilih bukan wakil rakyat abal-abal atau wakil rakyat 4D (Duduk, Diam, Dengar, Duit). Tidak bisa dipungkiri, banyak anggota legislatif yang tidak memiliki pengalaman sama sekali terpilih menjadi anggota legislatif bermodalkan uang dan kekayaannya untuk meraup suara. Tak heran, kehadiran mereka di parlemen hanya sebuah aksesoris yang dipajang untuk dilihat orang.
Sistem Proporsional Terbuka
Menurut Wikipedia Indonesia, Sistem Proporsional Terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih.
Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka
Pertama, Peluang terjadinya Money Politik sangat besar. Penentuan wakil rakyat berdasarkan jumlah suara yang diperoleh akan membuat para calon legislatif cenderung melakukan money politik untuk memperoleh suara terbanyak. Sampai dengan saat ini, money politik tidak bisa dibendung karena masyarakat kita masih rentan terhadap kampanye gelap ini.
Sumber Daya Manusia dari masyarakat yang rendah ditambah kondisi ekonomi yang lemah dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraup suara dengan cara memberi selembar uang kertas atau apapun itu dalam bentuk uang atau barang.
Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih bukan figur yang dipercaya memiliki kemampuan di parlemen tetapi figur yang dipercaya tidak mampu melakukan apa-apa. Fenomena ini sedang terjadi di beberapa daerah. Anggota legislatif yang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah memperoleh gaji yang besar dan memiliki nama besar.
Kedua, Wakil rakyat dipilih karena popularitas. Popularitas dibidang sosial masyarakat dan pemerintah karena kinerja yang baik itu yang diharapkan bukan popularitas di dunia hiburan. Alasannya adalah pengalaman dan motivasi ingin duduk di kursi parlemen.
Sama halnya dengan akibat dari money politik yang hanya menghasilkan anggota legislatif karbitan dan idak memiliki visi dan misi yang jelas.
Ketiga, Beban kerja yang berlebihan bagi penyelenggara pemilu. Sistem proporsional terbuka menyediakan kerja yang extra bagi para penyelenggara karena surat suara dan administrasi yang semakin ribet. Bukan hanya itu, manajemen pemilih yang belum paham soal bagaimana memilih menjadi momok bagi para penyelenggara pemilu.
Akibatnya, pelaksanaan Pemilu memakan waktu yang cukup lama. Tak heran, pemilu 2019 adalah sebuah tragedi yang menakutkan. Ratusan orang meninggal dan tidak sedikit ribuan orang jatuh sakit.
Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka
Pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat.
Masyarakat secara tidak langsung memiliki hak mutlak dalam menentukan pilihannya. Memilih kader bukan partai mengakibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam ajang pesta demokrasi. Komunikasi antara calon legislatif dan masyarakat pun tidak terbatas. Ini memungkinkan adanya pertukaran informasi sehingga anggota calon legislatif yang terpilih tahu benar apa yang dibutuhkan masyarakat.
Kedua, meningkatkan partisipasi publik. Selain yang sudah dijelaskan di atas, masyarakat punya hak untuk mengajukan diri menjadi calon legislatif sehingga anggota legislatif tidak hanya seputar pada para kader partai
***
Nah, kelebihan dan kelemahan pada dua sistem ini memang kontradiksi dan sulit untuk kita memilih mana yang terbaik karena semua memiliki konsekuensi negatif dan positif.
Untuk itu, usulan perubahan sistem pemilihan legislatif perlu dikaji lebih jauh dan tidak serta merta diterapkan tanpa memperhatikan segala unsur yang terkait didalamnya.
Pemerintah diharapkan menggunakan teropong Nusantara. Pemerintah diharapkan memahami kondisi Indonesia bahwa Indonesia bukan soal Jawa tetapi ada Sabang, Merauke, Rote  dan Rote.
Saran penulis
Pertama, Jika menggunakan sistem proporsional terbuka maka Pemilu dilakukan sebatas pileg. Jangan ada lagi pemilu serentak yang mengakibatkan keribetan kerja dan berujung pada kematian penyelenggara pemilu.
Kedua, Jika menggunakan sistem proporsional terbuka maka Partai Politik harus selektif. Partai politik diharapkan tidak mengejar target kader oleh KPU sehingga perekrutan hanya asal-asalan tetapi benar-benar merekrut calon legislatif yang dipercaya menjadi anggota legislatif yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.
Oleh karena itu, bagian ini perlu regulasi yang mengatur tentang syarat porsi calon legislatif partai. Mungkin lebih baik ada batasan maksimalnya tetapi minimalnya. Jika demikian, regulasi tentang sistem perhitungan. Penggunaan metode Sainte Lague dan Kota Hare harus dipertimbangkan.
Ketiga, jika menggunakan sistem proporsional terbuka mak wajib Edukasi Politik oleh Parpol dan Caleg. Partai politik dan Caleg seharusnya memberikan edukasi politik melalui kampanye-kampanye yang dilakukan sehingga seiring dengan berjalannya waktu, pemilih kita semakin cerdas dalam memilih dan tidak terpengaruh dengan Money Politik.
Hal ini butuh kesadaran partai dan kerja sama dengan Bawaslu. Bawaslu juga harus bertindak lebih keras menegakkan hukum. Konsekuensi pelanggaran terhadap pelarangan Money Politik adalah didiskualifikasi sebagai calon.
Tulisan ini hanyalah sebuah opini dan serta merta menjadi pertimbangan pemerintah.
Salam!!!
Referensi: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh.
