Pilpres 2019 menarik bagi mereka yang menyimak dan mengikuti dari awal sampai saat ini. Bukan hanya menarik, panasnya kompetisi ini cukup menegangkan. Masing-masing kubu menunjukkan ksatria politisinya bahkan kadang kala mereka terlihat dungu oleh publik.
Panasnya pilpres 2019 ini dimulai dari gerakan #2019GantiPresiden diinisiasi oleh Mardani Ali Sera sebagai ketua umum PKS mengundang reaksi politikus Hanura, Inas Zubir dengan mendirikan gerakan coret gerakan ganti presiden atau gerakan Anti Kampret.
Tsunami Politik PKS pun terjadi di Bali merupakan salah satu dinamika politik yang mengejutkan. Tiba-tiba banyak kader PKS mengundurkan diri dengan salah satu alasannya adalah PKS anti demokrasi.
Demokrat yang menjadi rival PDIP selama 10 tahun pun memilih tetap menjadi rival dengan mengarahkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Begitu pula PAN masih memilih setia kepada Prabowo Subianto sejak 2014 mengusung Hatta Rajasa mendampingi Prabowo bersaing dengan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Mengejutkan, Perindo yang sedikit berseberangan dengan PDIP dalam Pilgub DKI memutuskan berkoalisi dengan PDIP untuk memenangkan Jokowi-Ma'aruf.
Politik ini terus memanas hingga usai pemilu. Kecurigaan dan tuduhan kepada lembaga-lembaga survei yang dianggap ingin memenangkan Jokowi-Ma'aruf di pilpres sudah mulai tercium sebelum pilpres. Begitu pun ancaman People Power oleh Amin Rais.
Tuduhan kecurangan ini mulai menguat setelah pilpres. KPU dan Bawaslu dianggap melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif bahkan brutal untuk memenangkan Jokowi-Ma'aruf dalam Pilpres kali ini.
Lembaga-lembaga survei dianggap menerima suap untuk memenangkan Jokowi-Ma'aruf. Bahkan, Prabowo menganggap mereka penipu dan menyuruh mereka pergi menipu pinguin di Antartika.
Kubu Prabowo-Sandi pun menggelar deklarasi kemenangan. Berdasarkan pengakuan mereka, data survei yang diperoleh adalah 62% untuk Prabowo-Sandi sehingga apapun yang terjadi Prabowo harus dilantik jadi presiden.
Bahkan jika KPU menetapkan Jokowi-Ma'aruf sebagai pemenang Pilpres maka solusinya adalah People Power. Pengerahan masa dilakukan oleh mereka untuk menggeser KPU tanpa melalui jalur hukum dan konstitusi di Indonesia.
