Prinsip Kebijakan Ekonomi Jokowi

Rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan negara lain diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum membaik. Minimnya infrastruktur menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi yang mandek dan tidak berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi yang belum membaik mengakibatkan masyarakat tidak bebas dari ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan. Dalam prinsip kemanusiaan, manusia tidak dibiarkan hidup dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam Pakta PBB mengatakan bahwa "Manusia harus bebas dari ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan".

Tujuan penulisan Pakta ini, sebenarnya untuk mendorong sebuah pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta lapangan kerja yang produktif (Simon Baut dkk, 2013). 

Masyarakat yang awalnya berada dalam lingkaran ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan dapat berkembang atau minimal mendapatkan penanganan dan perhatian yang menjamin kesejahteraannya. Dari sinilah, insan-insan yang mulia ini mampu menjalankan hak-hak asasinya.

Prinsip inilah yang menjadi andalan Jokowi dalam membangun Indonesia. Jokowi memegang prinsip kebijakan ekonomi sistem (sosial demokrasi) yaitu:

1. Pertumbuhan
2. Keseimbangan Sosial, dan
3. Keberlanjutan

Pertumbuhan

Untuk membawa keluar masyarakat dari kondisi darurat kemiskinan, Jokowi melihat dari penyebabnya yaitu minim infrastruktur terutama di daerah Indonesia Bagian Timur. 

Kondisi ini bertolak belakang dengan hasil kekayaan alam Indonesia Bagian Timur yang memiliki nilai jual tinggi. Inilah yang membuat Jokowi membangun infrastruktur dengan tujuan memperbaiki pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Menurutnya, kita tidak bisa mengharapkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik jika tidak adanya infrastruktur yang memadai.

Pembuatan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan trans Papua, pembangunan bendungan dan listrik masuk desa menjadi perhatian utama dan semua warga negara merasakannya. Ini akan menyebabkan pertumbuhan minimal dalam bidang ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Ketika pertumbuhan minimal digapai maka kita telah memenuhi syarat awal bagi sebuah masyarakat yang bebas adil dan solidaritas.
***
Mewujudkan pertumbuhan melalui pembangunan pun perlu mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Jika terjadi kerusakan lingkungan hidup maka apakah pembangunan akan terus dilanjutkan atau tidak? Tujuannya agar pertumbuhan yang dimaksud memiliki dampak dan kualitas yang baik.

Keseimbangan Sosial

Keseimbangan Sosial atau juga dikenal dengan pemerataan sosial adalah program yang menjadi iming-iming Jokowi. Dimana dia berada, dia selalu menegaskan "Perlunya pemerataan, Perlunya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Jokowi sadar betul bahwa keseimbangan sosial merupakan suatu keharusan dalam prinsip ekonomi terutama perspektif sistem. Hak-hak asasi manusia dianggap penting sehingga ia mengupayakan keseimbangan atau sila kelima Pancasila dan juga Pakta PBB sebagaimana dijelaskan dalam bagian awal tulisan ini.

Masyarakat yang masih lemah secara ekonomi diberi bantuan untuk membiayai pendidikan anak dan kesehatan. Alokasi dana untuk Pendidikan melalui LPDP ditingkatkan, istimewa untuk Indonesia bagian timur yang dianggap memiliki SDM yang masih rendah. Untuk kesehatan, persalinan yang dianggap menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah. Ibu-ibu hamil mendapat biaya yang cukup untuk merawat janin dalam kandungan.

Jokowi mencita-citakan sebuah warga negara yang sejahtera, dimana setiap anggota masyarakat, bahkan yang masih dalam kandungan pun memperoleh jaminan hidup. Ini memicu masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta dalam kehidupan berdemokrasi.

Keberlanjutan

Dari sisi ekologis

Keberlanjutan juga disebut kelestarian lingkungan hidup yang harus terus dijaga karena merupakan suatu persyaratan kehidupan generasi berikutnya. Manusia masih bergantung pada alam seperti air minum, udara bersih dan lain sebagainya.

Salah satu prestasi Jokowi bersama Menteri Susi adalah minimnya kapal-kapal pencurian ikan di lautan Indonesia. Penghancuran kapal-kapal asing menjadi momok menakutkan bagi mereka yang menjadi pencuri selama ini. Ini penting karena kekayaan laut kita menjadi masa depan kita.

Pembuatan bendungan juga sebenarnya merupakan upaya pelestarian air bersih. Diprediksi beberapa tahun kedepan, Indonesia akan mengalami krisis air bersih. Menanggapi ini, Jokowi memprogramkan pembuatan bendungan sebagai upaya penyediaan air minum ditahun-tahun mendatang.

Dari sisi ekonomis
Belanja publik terus menerus didanai secara solid dan berkelanjutan serta investasi dalam bisnis, pendidikan, penelitian dan infrastruktur. Hal ini untuk mencapai suatu kemakmuran bagi generasi penerus agar ekonomi pasar sosial terus berlanjut.

Investasi bisnis yang dipermasalahkan oleh Prabowo di bidang Airport sebenarnya memiliki keuntungan bagi kita dikemudian hari mengingat kita masih lemah secara ekonomi.

Pertumbuhan, Keseimbangan Sosial dan Keberlanjutan adalah 3 prinsip kebijakan ekonomi Sosial Demokras (sosdem) yang secara sejajar dan bersamaan diwujudkan.

Ketiga prinsip ini mungkin belum sempurna dalam eksekusinya. Namun, bagi saya Jokowi telah melakukannya dengan baik. Jokowi benar-benar menerapkan kebijakan ekonomi yang Pancasila atau sosdem.

Oleh karena itu, Jokowi pantas untuk menjadi Presiden lagi untuk benar-benar menyempurnakan kebijakan ekonomi sosdem. Karena, ketiga prinsip ini secara bersamaan diwujudkan maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menguntungkan seluruh masyarakat.

Salam Jokowi-Ma'aruf