Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pegiat Budaya | Pekerja Sosial | Pengawas Pemilu

Orang biasa yang menulis hal-hal biasa

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Prinsip Kebijakan Ekonomi Jokowi

3 April 2019   19:11 Diperbarui: 23 Mei 2019   07:10 167
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan negara lain diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum membaik. Minimnya infrastruktur menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi yang mandek dan tidak berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi yang belum membaik mengakibatkan masyarakat tidak bebas dari ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan. Dalam prinsip kemanusiaan, manusia tidak dibiarkan hidup dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam Pakta PBB mengatakan bahwa "Manusia harus bebas dari ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan".

Tujuan penulisan Pakta ini, sebenarnya untuk mendorong sebuah pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta lapangan kerja yang produktif (Simon Baut dkk, 2013). 

Masyarakat yang awalnya berada dalam lingkaran ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan dapat berkembang atau minimal mendapatkan penanganan dan perhatian yang menjamin kesejahteraannya. Dari sinilah, insan-insan yang mulia ini mampu menjalankan hak-hak asasinya.

Prinsip inilah yang menjadi andalan Jokowi dalam membangun Indonesia. Jokowi memegang prinsip kebijakan ekonomi sistem (sosial demokrasi) yaitu:

  1. Pertumbuhan
  2. Keseimbangan Sosial, dan
  3. Keberlanjutan

Pertumbuhan

Untuk membawa keluar masyarakat dari kondisi darurat kemiskinan, Jokowi melihat dari penyebabnya yaitu minim infrastruktur terutama di daerah Indonesia Bagian Timur. 

Kondisi ini bertolak belakang dengan hasil kekayaan alam Indonesia Bagian Timur yang memiliki nilai jual tinggi. Inilah yang membuat Jokowi membangun infrastruktur dengan tujuan memperbaiki pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Menurutnya, kita tidak bisa mengharapkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik jika tidak adanya infrastruktur yang memadai.

Pembuatan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan trans Papua, pembangunan bendungan dan listrik masuk desa menjadi perhatian utama dan semua warga negara merasakannya. Ini akan menyebabkan pertumbuhan minimal dalam bidang ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Ketika pertumbuhan minimal digapai maka kita telah memenuhi syarat awal bagi sebuah masyarakat yang bebas adil dan solidaritas.
***
Mewujudkan pertumbuhan melalui pembangunan pun perlu mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Jika terjadi kerusakan lingkungan hidup maka apakah pembangunan akan terus dilanjutkan atau tidak? Tujuannya agar pertumbuhan yang dimaksud memiliki dampak dan kualitas yang baik.

Keseimbangan Sosial

Keseimbangan Sosial atau juga dikenal dengan pemerataan sosial adalah program yang menjadi iming-iming Jokowi. Dimana dia berada, dia selalu menegaskan "Perlunya pemerataan, Perlunya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun