Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Petani

Berwajah Preman, Berhati Malaikat

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Drama Kasus "Rizieq Shihab vs Ahok"

7 Juni 2018   09:38 Diperbarui: 7 Juni 2018   09:54 0 1 1 Mohon Tunggu...
Drama Kasus "Rizieq Shihab vs Ahok"
Sumber: jocuri-fotbal.info

SEBUAH negara tidak akan luput dari kejahatan karena pada hakikatnya manusia memiliki naluri untuk berbuat jahat dan berbuat baik sebagaimana yang dikatakan seorang kompasioner, Ellen Maringka dalam tulisannya "Dua Sisi Manusia (Kebaikan vs Kejahatan).

Dalam paragraf pembukanya ia mengatakan "All humans come as a package deal. You can't have just one aspect of a person and say you don't want the rest." (semua manusia datang sebagai satu keutuhan paket. Anda tidak bisa hanya mau memiliki satu sisinya dan menolak yang lainnya). Oleh karena itu, setiap negara memiliki landasan hukum yang berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki suatu landasan hukum untuk mengatur ketertiban dan keteraturan masyarakat apalagi Indonesia dikenal dengan sebutan negara demokrasi yang memiliki kedaulatan hukum dan menjadikan semua warga negara indonesia sama di mata undang-undang sebagaimana yang dikatakan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid "Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tenpa mebedakan latar belakang ras, suku agama dan asal mula, di muka-undang-undang".

Justice is everything dalam sebuah negara demokrasi. Hukum dalam sebuah negara demokrasi harus benar-benar menegakan keadilan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem dan lembaga Indonesia, berfungsi untuk menegakan keadilan dan menyatakan kebenaran. Namun, cermatilah pernyataan ini "Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah".

Pernyataan di atas merupakan kutipan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang menggambarkan kondisi hukum selama orde baru. Kemudian dalam TAP MPR tersebut ditetapkan untuk menormalisasi kehidupan negara yang jauh dari peradilan yang menjadi fokus pembicaraan pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi.

Ketika negara Indonesia menginjakan kaki di masa Reformasi, terdapat sukacita yang besar dalam diri masyarakat Indonesia karena hukum Indonesia diyakini telah bangkit dan membawa suatu perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu hingga detik ini, kekuatan hukum mulai melemah, kepercayaan rakyat pada hukum mulai pudar dan keadilan menjadi suatu hal yang sulit ditegakan.

Seorang presenter televisi, Najwa Shihab mengatakan tiga hal tentang kondisi hukum. Pertama, "Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar". Kedua, "Bagaimana rakyat bisa percaya hukum, jika sang penegak yang justru melanggar hukum".Ketiga, "Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah (minoritas)". Apakah ini adalah penyebab hukum mulai lemah dan kehilangan identitas? Mari kita melihat Drama kasus "Rizieq Shihab" vs "Ahok"

Analisis kronologis kasus Ahok

Pada tahun 2012, Ahok terpilih mendampingi Jokowi memimpin Ibukota kemudian pada tahun 2014, Jokowi terpilih menjadi presiden Republik Indonesia sehingga Ahok resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta sesuai Perpu Pilkada No 1 tahun 2014 pada tanggal 14 November 2014. Namun, pada saat itu Front Pembela Islam (FPI) melakukan demo besar-besaran untuk menolak Perpu Pilkada tersebut dengan alasan "Ahok beragama Kristen (Kafir) yang tidak pantas memimpin Ibukota".

Pertanyaannya adalah adakah landasan hukum dari alasan tersebut? Tidak ada. Oleh karena itu, apapun yang terjadi Ahok resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selama masa kepemimpinannya, Ahok menjadi sosok idola oleh masyarakat Jakarta karena kedekatannya dan kerjanya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, keinginan dan doktrin yang dianut oleh FPI tetap hidup sehingga Ahok harus diturunkan dari kursi jabatan Gubernur DKI. Lagi-lagi masih terdapat paham di Indonesia yang tidak menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN