Selain itu, meraih BKN Award 2022 - Peringkat 3 dalam Kategori Penilaian Kompetensi, BKN Award 2022 - Peringkat 4 dalam Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.Â
Penghargaan lainnya diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atas Pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengganjar BSN penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan Kategori AA (ISTIMEWA) pada 2022.
BSN sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di negara Indonesia.
Lembaga tersebut terbentuk sejak 26 tahun lalu ketika Dewan Standarisasi Nasional yang berkedudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berganti menjadi Badan Standarisasi Nasional pada 1997. Pada 26 Maret 2023, BSN berusia 26 tahun.
Pembentukan BSN berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.Â
Keputusan Presiden ini telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2018, tentang Badan Standardisasi Nasional.
Untuk meningkatkan pengembangan SNI, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Lalu pada 14 September 2014, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan.Â
Dengan adanya Undang-Undang tersebut, semakin memperkuat eksistensi dan peran BSN dalam proses pembangunan di Indonesia. Baik dalam konteks pembangunan fisik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisien, dan pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi.
