Mohon tunggu...
Tety Polmasari
Tety Polmasari Mohon Tunggu... Lainnya - ibu rumah tangga biasa dengan 3 dara cantik yang beranjak remaja
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, insyaallah tidak akan mengecewakan...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Teruntuk Elit Parpol, Jangan Jadikan Kesehatan sebagai "Komoditas Politik"

17 Agustus 2022   21:23 Diperbarui: 18 Agustus 2022   07:48 415
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ia menambahkan, hak atas kesehatan adalah hak bagi setiap orang untuk menjadi sehat atau untuk terbebas dari penyakit. Hak yang inklusif ini melingkupi layanan perawatan kesehatan primer dan sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan yang harus tersedia.

Dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. 

Mengapa perlu ada politik kesehatan? Menurut Ketua PERSAKMI karena kesehatan juga erat dengan politik. Ada empat alasan. Pertama, kesehatan itu sama seperti sumberdaya atau komuditas lain di bawah sistem ekonomi neo-liberalisme.  Beberapa kelompok sosial malah mempunyai lebih dari yang lainnya. 

Kedua, karena determinan sosialnya (social determinants) adalah mudah diterima dalam intervensi politik dan oleh karena bergantung pada tindakan politik (biasanya). 

Ketiga, karena hak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan harus menjadi aspek kewarganegaraan dan HAM. 

Keempat, karena kekuasaan dilaksanakan sepanjang itu sebagai bagian dari sistem ekonomi, sosial dan politik yang lebih luas. Perubahan sistem ini membutuhkan kesadaran dan perjuangan politik. 

Mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini menyatakan parameter keperpihakan politik dari tiga aspek. 

Pertama, aspek penganggaran kesehatan (Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009). Kedua, penyediaan sumber daya manusia kesehatan. Ketiga, penyediaan fasiltas, sarana dan prasarana kesehatan. 

Ia juga memberi catatan atas ketiga parameter tersebut, sebagai berikut: penganggaran kesehatan masih didominasi oleh aspek kuratif-rehabilitatif, dibanding promotif-preventif. 

SDM Kesehatan juga masih didominasi dengan peruntukan orang sakit. Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan lebih banyak untuk orang sakit daripada untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Amir Hamzah Pane mengutip Teori H. L. Bloom (1974). Teori yang menyebutkan ada empat faktor determinan yang memengaruhi derajat kesehatan. Yaitu lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), lifestyle, pelayanan kesehatan, dan genetik. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun