"Dan anggaran kesehatan ini meningkat setiap tahunnya dengan daya serap di atas 90%. Dari jumlah anggaran ini saja sudah bisa menjadi indikator keberpihakan pemerintah kepada sektor kesehatan," tuturnya.
Dari dimensi kebijakan, saat ini DPR bersama Presiden Joko Widodo, dan Kementerian Kesehatan sedang melaksanakan transformasi Sistem Kesehatan Nasional yang mencakup 6 transformasi.Â
Yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Rujukan, Transformasi Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Sistem Informatika Kesehatan.Â
"Jadi ke depannya, layanan kesehatan Indonesia akan terkumpul dalam satu data tunggal atau big data yang terintegrasi dengan yang lain," tandas politikus Golkar ini.
Politik kesehatan dan politisasi kesehatan
Dokter Adib Khumaidi, SpOT, mengemukakan, kesehatan saat ini belum dianggap sebagai modal utama kelangsungan pembangunan Nasional. Hal ini terlihat dari cara pandang para elit politik dan pemerintah.
Setidaknya terlihat dari kepemimpinan yang masih memahami kesehatan sebagai pengobatan saja (paradigma sakit) dan tanggung jawab sektor kesehatan saja. Tidak menjadikan sebagai tanggung jawab semua sektor. Tidak menempatkan kesehatan sebagai mainstream pembangunan nasional.
Kesehatan hanya sebagai "komoditas politik" dengan membawa konsekuensi "memanfaatkan" SDM bidang kesehatan sebagai komponen di dalamnya. Salah satunya adalah dokter.
Karena itu, sudah saatnya para dokter
membuka mata lebar-lebar terhadap masalah kesehatan yang terjadi. Memberikan solusi terbaik dalam mengatasinya. Para dokter harus terlibat aktif dalam membentuk tatanan perencanaan kesehatan Indonesia.
"Masalah kesehatan tidak serta merta diserahkan begitu saja kepada para politisi dan dijadikan agenda politik demi kepentingan tertentu," tandasnya.
