BRIN dalam Pusaran Politik?

Saya mulai "berkenalan" dengan Kementerian Ristek dan Teknologi ketika Bacharuddin Jusuf Habibie atau lebih dikenal dengan sebutan BJ Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. 

Saat itu, Menteri Ristek juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mungkin karena kantornya berada di area gedung yang sama.

Kalau tidak salah sekitar tahun 1995-an saya mulai menjejakkan kaki di kementerian tersebut. Masih awal-awal sebagai pekerja lapangan. Saya diterima bekerja pada 1994 saat masih kuliah. Berarti, sekitar 25 tahun "pertemanan" saya dengan Ristek.

Sejak itu, saya pun mulai berkenalan dengan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Ristek. 

Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gatot Subroto, Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN, dulu Badan Tenaga Atom Nasional), di Kuningan dan  Pasar Jumat, Jakarta Selatan.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Badan Standarisasi Nasional (BSN) di MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan Puspiptek (Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Serpong, Banten.

Berkenalan juga dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN) di Gajah Mada, Jakarta Barat, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman di RSCM Salemba, Jakarta Pusat, dan tentu saja juga dengan BPPT di MH Thamrin, Jakarta Pusat.

LPNK itu, akhirnya melebur menjadi satu menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Sebelumnya Badan Informasi Geospasial (BIG) yang berlokasi di Jalan Raya Cibinong, Bogor, ketika masih bernama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, (Bakosurtanal) juga berada di bawah koordinasi Kementerian Ristek. Sekarang di bawah koordinasi Bappenas.

Mengingat masa "pertemanan" saya dengan Ristek yang sudah cukup lama, saya tergerak juga untuk mengupas mengapa muncul suara-suara sumbang terkait peleburan lembaga ristek ini.