Hal lain yang dikeluhkan oleh dua kawan saya, yaitu mengenai bayaran sekolah. Kebetulan anaknya sekolah di swasta. Ia merinci, saat masuk awal ia harus menyetor sekitar 18 juta untuk biaya pembangunan, dan SPP setiap bulan 1 juta.
"Lha, ini hitung-hitungannya bagaimana? Masa bayarannya tetap sama? Harusnya kan ada dispensasi karena belajar dari rumah. Kalau begini kan ya lebih baik belajar dari sekolah. Jadi jelas biayanya. Benaran, kagak efektif ini PJJ," keluh mereka.
Kalau anak saya kan sekolah negeri, jadi tidak ada pungutan-pungutan. Buku pelajaran dipinjamkan. Seragam saja yang harus beli sendiri kecuali seragam olahraga. Selebihnya, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa.
***
Tahun Ajaran 2021/2022 tidak terasa sebentar lagi berlangsung. Di Kota Depok, ada wacana pembelajaran dilakukan secara tatap muka, meski terbatas dan harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Orangtua juga sudah dimintai untuk menandatanangi surat pernyataan kesediaan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Â Surat ini ditandatangani di atas bermaterai lalu dikirim ke sekolah. Kalau saya kirim ke nomor kontak WA wali kelas.
Saya sendiri menyatakan bersedia karena PTM selain harus menerapkan prokes Covid-19, juga dilakukan secara terbatas dan bergiliran. Jumlah siswa dalam kelas dibatasi, lamanya belajar di sekolah juga dibatasi. Tidak ada jam istirahat untuk jajan di kantin, anak-anak diminta untuk membawa bekal dari rumah.
Banyak yang menilai terlalu lama belajar secara PJJ bisa kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar (learning loss). Rencana kebijakan sekolah tatap muka dengan sistem rotasi atau 50% hadir di sekolah dinilai sebagai langkah yang tepat.
Kembalinya PTM menjadi suatu hal yang baik khususnya terkait penguatan interaksi para siswa. Konsep hybrid -- menggabungkan PTM dengan PJJ -- dinilai akan jauh lebih sempurna di tengah situasi saat ini.
PTM juga dinilai akan membuat proses transformasi pendidikan yang mengedepankan kerja sama, interaksi antar-siswa dan guru di kelas berjalan efektif.Â
