Mohon tunggu...
Tety Polmasari
Tety Polmasari Mohon Tunggu... Bunda tiga dara: Putik Cinta Khairunnisa, Annajmutsaqib, Fattaliyati Dhikra

Menulis cara saya meluapkan segala rasa: gelisah, marah, bahagia, cinta, rindu, harapan, kesal, dan lain-lain.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Aksi Tolak Omnibus Law dan "Ancaman" Klaster Baru Covid-19

7 Oktober 2020   13:54 Diperbarui: 9 Oktober 2020   07:30 61 9 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Aksi Tolak Omnibus Law dan "Ancaman" Klaster Baru Covid-19
Tribunnews.com

Unjuk rasa penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja merebak di mana-mana, di berbagai daerah, Selasa (6/10/2020). Tak hanya para buruh yang menolak karena menjadi pihak yang paling terdampak, melainkan juga mahasiswa dan masyarakat sipil.

Dan, sudah bisa dipastikan unjuk rasa ini "ricuh". Bisa dimaklumi mengingat berbagai pihak sudah mengingatkan DPR untuk tidak mengetok palu Omnibus law itu. Tapi nyatanya UU Cipta Kerja telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020.

Gelombang protes itu terjadi di Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Solo, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lainnya.

Di sini, saya tidak akan menyoroti soal tuntutan agar UU Cipta Kerja segera dibatalkan. Melainkan kekhawatiran saya, akan merebaknya kembali penyebaran Covid-19. Bisa-bisa upaya memukul mundur virus Corona dari Indonesia waktunya menjadi lebih lama lagi.

Bagaimana saya tidak khawatir wong unjuk rasa diikuti ribuan orang. Dan, sudah bisa dipastikan sejumlah protokol kesehatan Covid-19 pun banyak yang dilanggar. Unjuk rasa ini sudah memuncullan kerumuman di banyak titik.

Kalau saya perhatikan dari foto-foto dan video-video yang beredar di media massa, para unjuk rasa ini tidak saling menjaga jarak. Yang ada malah saling berdempetan. Ada yang memakai masker, ada yang tidak. Saya sampai bergidik sendiri.

Menurut saya, kerumunan yang terjadi pada aksi massa kemarin itu berpotensi sebagai media penularan Covid-19. Jadi, apakah nanti ada klaster baru penularan: unjuk rasa? Oh, saya tidak sanggup membayangkan itu terjadi di banyak daerah.

Di saat, persoalan klaster keluarga belum terselesaikan, klaster industri yang belum tertangani, dan klaster pilkada yang mulai mengancam di depan mata, kini "muncul" persoalan klaster baru yang entah apakah akan membuat jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 kian membludak?

Jika di satu titik saja katakan ada ratusan massa, berapa jumlah massa dalam banyak titik di sejumlah daerah? Berapa potensi yang tertular dan menulari? Membayangkannya saya jadi ngeri.

Meski pemerintah sudah mengimbau seluruh pihak yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, himbauan ini akan menjadi angin lalu. Bagaimana bisa unjuk rasa yang diikuti ribuan massa itu bisa patuh?

Harusnya pihak DPR dan pemerintah sudah paham UU ini akan memunculkan polemik dan persoalan di tengah masyarakat. Bukankah para dewan ini orang-orang intelek? Terlebih, berbagai pihak sudah menyampaikan keberatannya agar tidak mensahkan UU Cipta Kerja itu sejak masih dalam tahap pembahasan.

Sebagai perwakilan rakyat, ya harusnya DPR mendengar suara rakyat. Harusnya menahan diri. Apa sih ruginya menunda? Apa urgensinya juga? Kenapa pemerintah tetap berkeras mengesahkan Omnibus Law di tengah pandemi Covid 19? Dilakukan secara diam-diam lagi, di tengah malam, dalam kesenyapan. Apakah ada tekanan dari negara lain?

Saya tidak bisa menyalahkan masyarakat yang akhirnya melakukan unjuk rasa di tengah pandemi, karena jauh sebelum disahkan draf Omnimbus Law mereka sudah menilai itu bermasalah. Apalagi banyak yang menilai UU Omnibus Law lebih berbahaya dari pada wabah Covid-19.

Sebagaimana diketahui UU Ciptaker dibahas dalam waktu yang relatif singkat di DPR. Dimulai pada April lalu tuntas dengan pengesahannya pada Selasa (5/10/2020). UU tersebut meliputi 15 bab dan 185 pasal serta merevisi 76 undang-undang.

Kalau saja DPR mau mendengar, tentu saja kejadiannya tak akan seperti ini. Penanganan pandemi Covid-19 pun bisa menjadi lebih fokus. Masyarakat juga jadi tenang untuk beraktifitas.

Untuk berjaga-jaga memunculkan klaster baru, saya menilai ada baiknya pihak-pihak yang terkait dalam penanganan Covid-19 untuk mentracking peserta unjuk rasa. Termasuk aparat kepolisian yang melakukan pengamanan dan pedagang atau orang-orang di sekitar titik demonstrasi.

Lakukan rapid test dan tes swab. Jika, ada yang menunjukkan gejala kan bisa segera ditangani agar tidak berpotensi menularkan ke yang lain. Merepotkan sih, tapi ini lebih baik daripada Covid-19 menjadi lingkaran setan yang tidak diketahui titik putusnya.

Demikian kekhawatiran saya, yang mungkin juga menjadi kekhawatiran bersama. Semoga kekhawatiran ini tidak terjadi.

VIDEO PILIHAN