Peranan Masyarakat Madani di Indonesia

Masyarakat sipil adalah ruang publik antara negara, pasar dan rumah tempat orang berdiskusi dan bertindak. Pendidikan kewarganegaraan memperkaya masyarakat sipil dalam banyak hal, karena salah satu komponennya adalah pengetahuan kewarganegaraan (citizen knowledge) yang diberikan pada warga masyarakat sipil. 

Masyarakat sipil dapat dengan mudah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat sipil, jika mereka mengetahui hak-haknya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan tentang demokrasi kepada antara warga masyarakat sipil. 

Demokrasi secara sederhana berarti proses dialog, diskusi, dan proses deliberatif di mana warga negara melibatkan diri dalam pertanyaan tentang pengetahuan kewarganegaraan seperti apa dasar dari masyarakat sipil tertentu, dan jika masyarakat sipil memiliki pengetahuan tentang isu-isu demokrasi, itu akan meningkat pemahaman mereka. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang demokrasi ini hanya dapat diberikan kepada masyarakat sipil melalui pendidikan kewarganegaraan dan dengan demikian meningkatkan kebutuhan masyarakat sipil. (Brookers et al 1980).

Pendidikan kewarganegaraan juga meningkatkan masyarakat sipil dalam hal demokrasi karena melalui pendidikan kewarganegaraan kita mengetahui dan menjelaskan kepada orang lain tentang bagaimana demokrasi bekerja dan tergantung pada nilai-nilai dasar tertentu seperti menghormati individu, hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan politik dan program pembangunan. 

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi setiap warga negara, oleh karena itu harus diperhatikan. Pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. 

Pengutaraan ini membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan pengetahuan serta memperkuat masyarakat sipil dalam sisi pemahaman kenegaraan. Konsep kunci dalam pembahasan ini adalah pendidikan kewarganegaraan dan masyarakat sipil.

Hal ini juga membantu warga negara untuk memperjelas tanggung jawab mereka, seperti antara tanggung jawab pribadi dan publik atau antara pejabat yang dipilih atau ditunjuk dan warga negara. 

Oleh karena itu, hal ini hanya dapat terjadi jika setiap orang dalam masyarakat sipil memiliki keterampilan sipil dan pendidikan kewarganegaraan sedang melakukan tugasnya untuk meningkatkan masyarakat sipil. 

Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan meningkatkan masyarakat sipil melalui elemen keterampilan kewarganegaraan sedemikian rupa, sehingga pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis berfokus pada keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan untuk mendukung partisipasi yang terinformasi, efektif dan bertanggung jawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil. (Bank Pembangunan Afrika Mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dalam kemiskinan Global, 2002).

Fokus keterampilan dapat dikategorikan sebagai berinteraksi, memantau dan mempengaruhi. Pengamatan dan pengaruh interaksi berkaitan dengan keterampilan yang dibutuhkan warga untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 

Karena pendidikan kewarganegaraan memperkaya masyarakat sipil melalui komponen demokratis, mendukung partisipasi yang terinformasi, efektif, dan bertanggung jawab dalam proses politik dan lingkungan masyarakat. Mendukung masyarakat sipil secara keseluruhan meningkatkan toleransi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pemerintahan. 

Kekuatan demokrasi juga mendukung masyarakat sipil dalam peran penasihatannya untuk implementasi hukum yang lebih baik. 

Masyarakat sipil banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat secara langsung mendukung pemerintah dengan mendirikan LSM dan mengadakan pertemuan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan cara penggalangan dana, dan lain sebagainnya.

Kesimpulan: Tidak ada keraguan bahwa pembangkangan sipil membuat masyarakat tetap hidup dan berinteraksi, selain berperan dalam menjaga kepentingan bersama rakyat melalui suara hati nurani warga. Tanpa kewaspadaan ini, konsep masyarakat adil tidak dapat diwujudkan. 

Sementara interpretasi pemerintah tentang masyarakat yang adil menentukan ruang lingkup dan hasil dari pembangkangan sipil, kejelasan persepsi masyarakat sipil tentang 'masyarakat adil' membuat gerakan pembangkangan sipil tetap pada jalur yang diinginkan. 

Para pemimpin pemerintahan dipaksa untuk menjaga hubungan yang bersahabat dan sehat dengan masyarakat sipil untuk memiliki kendali atas mereka. Sebuah pemerintahan yang demokratis mungkin menghadapi banyak masalah karena ada kemungkinan besar bagi masyarakat sipil untuk bias terhadap partai politik tertentu yang dapat melawan publik bangsa dan juga pemerintah.