Mohon tunggu...
Sid noise
Sid noise Mohon Tunggu... Buruh - Jangan Mau di Bungkam

Akun subsidi

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Konten Pemersatu Pejabat di Tengah Panasnya Kontestasi Politik

26 Juni 2020   13:31 Diperbarui: 26 Juni 2020   13:26 114
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Masalah Moral masalah akhlak biar kami cari sendiri (Iwan fals)". Dalam hal ini Moralitas yang terlalu mendikte masyarakat, sedangkan mereka sendiri menutupi kerusakan yang ada dalam pusaran kepemerinthan.

Kasus yang sering diberitakan di indonesia sering kali anti klimaks, apalagi jika berhubungan dengan pejabat dan borjuis yang bermasalah. Dalih media mainstreem mengenai rating dan share, belum lagi dihalangi berbagai kepentingan.

Kasus Amoral seperti hal nya kasus HAM tidak populis di negeri ini, meskipun secara materil sangat merugikan negara, karena menggunakan dana dan kepentingan yang seharus nya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perlakuan amoral seperti ini tidak hanya di lakukan secara personal, disini seharusnya masyarakat memberikan atensi karena yang di pakai adalah dana/hak masyarakat sendiri.

Sudah banyak di beritakan walaupun kembali meredup, jika transaksi seksual adalah hal yang lumrah diselipkan dalam berbagai bentuk korupsi, gratifikasi dan hal lain semacam pelanggaran di kepemerintahan. Saya juga sempat berbincang dengan tetangga yang kebetulan mantan perwira tinggi dan membenarkan akan adanya hal tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa tidak hanya transaksi sesaat, banyak pejabat yang mempunyai perempuan simpanan dan difasilitasi dari mulai tempat tinggal sampai kebutuhan sehari - hari. Banyak hal yang membuat kegiatan seperti ini bisa terjadi, salah satunya dengan transaksi yang tidak halal tentunya (kkn).

Modus seperti ini sangat populer dikalangan pejabat nakal di berbagai tingkatan, kenapa?, Karena jika transaksi menggunakan uang pastinya beresiko tinggi untuk terlacak. Maka dari itu transaksi ilegal yang melibatkan wanita (pekerja seks) menjadi alternatif jadi ga ketahuan kan. 

Lama nya perempuan menjadi "mainan" para pejabat tersebut tentu tergantung perjanjian saat transaksi di lakukan, bisa sebulan bahkan tahunan. 

Dan kenapa menjadi sangat sulit untuk di berhentikan praktek seperti ini, karena bukan hanya pejabat saja yang di untungkan, tapi psk juga kelompok masyarakat yang terkait akan kegiatan ini juga diuntungkan termasuk mucikari, tukang ojek, bahkan tidak sedikit yang suami dari perempuan yang rela menjadi simpanan ini tau akan hal ini, dan mereka tidak bermasalah akan hal tersebut (namanya juga cari duit).

Saya juga menulis seperti ini tidak hanya ingin mengada - ngada atau hanya bergantung pada informasi media mainstreem yang suka berkongsi sama pejabat ini. 

Beberapa teman saya ada yang menjadi karyawan di beberapa hotel mewah, ada juga yang menjadi pengawal pribadi, dan supir pribadi di kalangan pemerintah. 

Jika anda mempunyai teman - teman yang saya maksud, pasti gosip seperti ini sudah tidak asing lagi. Tidak jarang mereka (supir/pengawal) ditawari berbagai jenis pelayanan seks mungkin saja untuk menutup mulut atau karena dia bos yang royal terhadap pekerja nya.

Pernah saya berbincang dengan teman yang bekerja di hotel berbintang, yang kerap kali di datangi oleh para pejabat seperti ini, yang tentunya pihak hotel juga seperti menyediakan layanan khusus bagi mereka (ada mucikarinya), makanya teman - teman saya ini sudah malas dengan drama selebritis di TV, karena beberapa dari mereka (psk) sering kali terlihat di TV sebagai artis kenamaan sempet juga di tawari sama artis kata temen saya yang pengawal. 

Tapi saya tidak tahu karena alim atau bayangan istri dan anak nya waktu itu tiba - tiba muncul, maka dia menolak tawaran nya, tapi meminta di ganti dengan "mentah nya aja deh pak", dan si pejabat tentu menolak nya karena mungki ln takut terlacak, di saat dilema tersebut teman saya tetap menentukan pilihan nya tapi, sudah cukup lah sama cerita temen saya ini.

Sampai di sini, fokus saya sebenarnya pada masyarakat indonesia sendiri, rumor yang beredar sudah jelas tapi yang dilakukan masyarakat seringkali apatis padahal sangat merugikan. 

Di saat mucikari dan psk nya tertangkap, tapi tidak satupun dari pelanggan mereka khusus nya para pejabat yang tertangkap atau di pertontonkan perbuatan amoral mereka di media yang menggunakan dana dari masyarakat sendiri, ironis?, Tapi faktanya masyarakat sendiri seringkali menanggapi hal ini dengan "ah sudah biasa".

Jika masalah menyewa PSK adalah masalah pribadi saya setuju akan hal itu, tapi jika sudah melibatkan korupsi, gratifikasi dan semacamnya yang jelas merugikan masyarakat ini lah yang harus masyarakat tagih secara struktural ini harus diusut.

Jika melihat Polisi yang bungkam akan hal ini, artis sekelas vanesa juga tidak mau membeberkan dan rela di penjara, dan banyak lagi orang yang terkait hal ini menutup diri juga, disini saya yakin bahwa ada sesuatu yang "Kuat dan mengerikan" di belakang ini semua.

Kekuatan seperti ini bisa saja melibatkan kelompok yang ada di lingkaran ini, apakah polisi dan media nya juga terlibat akan hal ini? Atau memang kekuatan para pejabat yang begitu kuat sampai membungkam polisi dan merubah opini masyarakat lewat media. Pastinya bukan pejabat esselon yang mengandalkan gaji bulanan kan?.

Sebagai corong informasi untuk masyarakat media tidak melakukan tugas nya dengan baik selama ini. Pertanyaan selanjut nya kepada PSK itu sendiri kenapa mereka diam juga. Masalah nya para pejabat ini sudah memagang "kartu" mereka masing, makanya dari kubu pejabat yang bertikai dalam masalah ini akan saling menutupi. 

Jika di kalangan milenial dikenal konten pemersatu bangsa, maka dikalangan pejabat pun ada hal sejenis. Pada saat mereka bertarung habis - habisan dalam pemilu dan yang lain nya, tapi mereka bersahabat dalam dunia ini.

Semua bukti, fakta yang ada menurut saya sudah lebih dari cukup tinggal menagih ini semua pada polisi juga media untuk mengusut nya, bahkan masyarakat bila perlu desak presiden untuk masalah ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun