Politik Uang yang Semakin Mengakar

Takdir adalah skenario tuhan yang tak satu pun orang yang mengetahui alurnya. Tuhan itu Maha adil dan Maha pemberi nikmat. Jadi, siapapun yang bekerja keras, maka dialah yang akan mendapatkan kenikmatannya.
Secara garis besar, takdir tidak hanya berlaku untuk manusia individual. Semua peristiwa yang terjadi di dunia, itu adalah takdir. Perpolitikan Indonesia, mutlak berada dalam ranah takdir tuhan.  kadang jaya, dan kadang bobrok.  Mungkin saat ini perpolitikan Indonesia berada pada masa dibawah, dan kita belum tau kapan bangkit dan berada pada masa diatas. Lalu, apakah tidak ada usaha untuk membangkitkan perpolitikan Indonesia menuju kejayaan? Itulah pertanyaan yang sampai saat ini belum mendapatkan jawaban yang konkret.
Menjelang pemilu, suhu politik semakin memanas. Bukan hanya dari kalangan politikus partai, melainkan dari kalangan masyarakat bawah sekalipun. Bagi orang pedesaan, Banyak yang mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah "pesta". Bukan pesta demokrasi, melainkan pesta mengumpulkan uang dari paslon pemilu.
Politik uang yang terjadi di Indonesia telah mengakar dan menjadi agenda wajib pasangan calon pemilu. Siapa yang banyak modalnya (uang) maka dialah yang menjadi pemenang pemilu. Hal yang membuat ironi lagi, justru masyarakat senang dan menerima uang yang diberi oleh pasangan calon pemilu. Masyarakat menganggap uang pemberian paslon pemilu adalah rezeki yang harus diterima.
Jika ditarik ke ranah yang lebih luas, kasus korupsi di Indonesia semakin marak. Banyak kepala daerah aktif yang menjadi terdakwa korupsi. Ini merupakan akibat dari praktik politik uang yang diterapkan semasa masih menjadi calon kepala daerah. Yang ada dipikiran mereka pasti "Bagaimana cara mengembalikan modal".  
Hal ini menjadi catatan penting  bagi Bawaslu yang merupakan pengawas pemilu untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia, hal ini bertujuan Agar ketika paslon yang memenangi pemilu, fokus untuk mengabdi dan memimpin daerah yang dipimpinnya, bukan fokus untuk mengembalikan modal (uang) yang dikeluarkan saat kampanye. Rasanya Bawaslu harus membuat undang-undang yang tegas mengenai praktik politik uang yang sangat marak ini.
Salah satu daerah dengan praktik politik uang yang sering dijumpai adalah Madura. Menjelang pemilu, masyarakat Madura tidak akan mengunakan hak suaranya jika tidak diberi uang. Bahkan masrakat Madura ada yang mematok harga mahal untuk menggunakan hak pilihnya, yang  dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah Tongket (settong sayket/satu suara 50.000) mereka beranggapan bahwa uang hasil dari paslon pemilu adalah uang es atau uang bensin. Jangan kaget ketika menjelang pemilu, banyak tim sukses yang berseliweran dari barat ke timur membagikan uang kepada masyarakat.  
Pemandangan ini sangat memiriskan, mengingat Negara ini sudah berada dalam masa reformasi. Hak suara yang merupakan perogratif warga Negara, justru dijadikan kesempatan untuk mendapatkan uang. Masyarakat lebih memilih menjual hak suaranya seharga 50 ribu dan mengabaikan masa depan daerahnya. Alhasil,  satu atau dua tahun kedepan setelah pemilu, kondisi kehidupan daerahnya sangat semrawut, Banyak jalan yang rusak, perekonomian bobrok, sendi kerukunan kehidupan berkurang, dan kepala daerahnya menjadi tersangka korupsi. Inilah imbas menukar masa depan bangsa dengan uang.  
Mindset dan attitude masyarakat terhadap uang memang telah mengakar dan sulit untuk dihilangkan. Lalu, apakah pemerintah atau Bawaslu mengabaikan pemandangan seperti ini? Harusnya Bawaslu harus lebih berani menindak lanjuti dan membuat undang-undang tentang politik uang yang semakin marak ini. Masyarakat atau pasangan calon yang terbukti melakukan praktik uang harus ditindak  seberat mungkin.  
Sekali lagi, kasus korupsi yang semakin marak ini bukan murni sifat kerakusan seorang politikus, melainkan karena meraka ingin mengembalikan modal saat kampanye. Andaikan praktik politik uang tidak ada, atau tidak banyak, pasti kasus korupsi tidak banyak pula.
Selain pemerintah yang harus menindak tegas praktik politik uang, rasanya perlu adanya kesadaran masyarakat tentang bahanya politik uang. Bawaslu hendaknya mengadakan sosialisasi tentang dilarang dan bahayanya politik uang bagi masyarakat dan masa depan Negara. Bawaslu harus merangkul erat-erat masyarakat dalam menjalankan perpolitikan yang lebih baik.