Seru! Moeldoko dan Amnesty Rebutan Panggung Terorisme

Pertama, baik Amnesty International Indonesia maupun KontraS adalah organisasi yang memiliki jaringan luas. Kedua organisasi yang memiliki jaringan internasional ini tak mungkin tak mengetahui bahwa Menteri Pertahanan Singapura pernah mewanti-wanti negara-negara yang ada di ASEAN akan adanya peningkatan terorisme di Asia Tenggara. 

Bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu pernah mengatakan bahwa pengaruh radikalisme sudah masuk ke dalam berbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya radikalisme tentu meningkatkan pula peluang terjadinya terorisme. Bukankah mereka seharusnya justru mendukung pemerintah membentuk Koopsus TNI yang jelas-jelas digunakan untuk melawan pelanggar HAM berat, yaitu teroris?

Kedua adalah terkait KSP Moeldoko. Ia adalah Kepala Staf Presiden, sehingga tidak ada sangkut pautnya dalam pembentukan Koopsus TNI ini. Bukankah apabila ada kritikan tentang Koopsus TNI, pihak yang seharusnya memberi pernyataan adalah si 'empu' nya Koopsus? Bisa Presiden Jokowi, bisa juga Panglima TNI. 

Apakah ini ada kaitannya dengan Koopsusgab yang memiliki peran serupa dengan Koopsus TNI? Sebagai informasi Koopsusgab pernah ada saat Moeldoko menjabat menjadi Panglima TNI. 

Namun, beberapa lama kemudian dibekukan. Wacana akan diaktifkannya kembali Koopsusgab sempat menjadi tiket masuk Moeldoko menuju Cawapres Jokowi di 2019. 

Pengamat politik Said Salahudin pernah mengatakan, "Saya tak tahu apakah (usulan mengaktifkan kembali Koopssusgab) strategi agar dia dipinang Jokowi (sebagai cawapres). Tapi kalau berhasil, maka masyarakat akan melihat siapa tokoh di balik koopsusgab," ujar Said. 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada kejanggalan terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi HAM seperti Amnesty dan KontraS mempertanyakan pembentukan Koopsus TNI yang justru ada demi melindungi HAM rakyat Indonesia dari teroris. 

Kejanggalan ada pula dari Moeldoko yang merespon kritikan terhadap Koopsus TNI. Padahal Koopsus TNI bukanlah ranahnya. Mungkin saja yang ia lakukan adalah demi mendapatkan kredit dari terbentuknya Koopsus TNI. Apakah ketiga pihak ini justru sedang berupaya mendapatkan panggung politik terkait terorisme? 

Sumber:

1. Tempo [Panglima TNI: Koopssus Bertugas Menanggulangi Terorisme]

2. Tempo [Amnesty International: TNI Belum Perlu Ikut Menangani Terorisme]