Mohon tunggu...
Negara KITA
Negara KITA Mohon Tunggu... Penulis - Keterangan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Bio

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi Sehat Lewat Demokrat

8 Juli 2019   15:48 Diperbarui: 8 Juli 2019   16:08 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon [Foto: Hetanews.com]

"Peran kontrol politik harus tetap dilakukan, baik dari kalangan kritis maupun oposisi agar kehidupan berbangsa bisa seimbang," -- Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)

Dalam sebuah negara demokrasi, ada suatu prinsip yang diberi istilah check and balances. Prinsip ini mendorong agar tiga cabang kekuasaan dalam pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah agar masing-masing cabang tidak melampaui batas kekuasaan.

Oleh karena itu, mari kita melihat kondisi saat ini. Telah kita ketahui, partai pengusung Paslon 01 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menjadi mayoritas. Berbeda dengan partai-partai oposisi pendukung Paslon 02 yang hanya diisi oleh 5 partai. Terlebih lagi, hanya 4 partai yang lolos ambang batas parlemen.

Peran partai oposisi di parlemen, sangat krusial guna mengimbangi kekuatan partai yang berada di kubu pemerintah. Check and balances oleh partai-partai oposisi akan menghasilkan demokrasi yang sehat. Ada kekhawatiran, pemerintah menjadi tidak terkontrol apabila partai pendukung pemerintah terlalu banyak. Apalagi tersiar kabar mendekatnya beberapa partai oposisi ke KIK.

Akan tetapi, agaknya kita bisa sedikit bernafas lega dengan sikap salah satu Partai Koalisi Adil Makmur, yakni Partai Demokrat (PD). PD saat ini belum mengambil keputusan apakah tetap berada di oposisi atau masuk ke dalam koalisi Joko Widodo. Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, "Di posisi hari ini, kami menawarkan diri sudah nggak pas. Bagi kami dari Partai Demokrat, Pak Jokowi sudah sangat kenal Partai Demokrat, sudah kenal Pak SBY. Demokrat sudah sangat kenal Pak Jokowi, ini soal kecocokan kan. Persoalan ini terlalu dini karena Pak Jokowi dilantik Oktober 2019."

Sikap pasif dari PD patut diapresiasi. Kini semua terserah dari Presiden Jokowi, apakah ingin PD bergabung dalam kabinet, atau membiarkan PD berada di parlemen sebagai oposisi.

Alangkah baiknya apabila PD tetap berada di barisan oposisi. Kehadiran PD di oposisi, akan mampu menjadi penyeimbang pemerintah. PD bisa turut membangun bangsa Indonesia ini dengan memberi masukan dan kritik yang membangun. Seperti yang pernah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto utarakan, "Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, opsi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara,"

Sumber:
1. Detik [PD: Jokowi Sangat Kenal Kami, tapi Partai Pasif soal Koalisi Hari Ini]
2. Republika [Tambahan Partai KIK, PDIP Ungkit Pentingnya Oposisi]
3. Bisnis [Tanggapi Putusan MK, Ganjar Pranowo Singgung Pentingnya Oposisi]

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun