5 Calon Perusuh Sidang MK

Sidang sengketa Pilpres yang pertama di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019 telah usai. Sidang lanjutan akan dilakukan pada hari Selasa 18 Juni 2019. Berbeda dengan hasil keputusan KPU pada tanggal 21 Mei, sidang ini tidak diwarnai dengan pengerahan massa yang massif. Hal ini dapat terjadi berkat permintaan dari Capres 02 Prabowo Subianto yang memohon agar pendukungnya tidak berbondong-bondong hadir di MK.

"Saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," ujar Prabowo.

Tetapi, tetap saja ada massa yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi ke MK. Peserta aksi merupakan massa People Power/GNKR (Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat). Jumlah massa GNKR yang turun ke jalan hari ini berkisar 100 orang.

Maka jadi pertanyaan, mengapa massa masih saja turun ke jalan walaupun Prabowo telah memohon agar pendukungnya tidak melakukannya. Ternyata usut punya usut, ajakan turun ke jalan datang dari Anggota Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais. Di balik sikap Prabowo yang tidak inginkan pendukungnya turun ke jalan, Amien Rais justru mengimbau sebaliknya.

Kita semua dapat melihat sendiri bahwa masih saja ada pihak dari kubu Prabowo yang tetap ingin menggerakkan massa. Hal ini pun mengingatkan saya pada sebaran di media sosial tentang beberapa kelompok yang akan bergerak untuk merusuhkan sidang MK. Lewat sebaran tersebut, ada 5 kelompok yang mengklaim akan bergerak ketika sidang MK tidak sesuai dengan keinginan mereka yakni memenangkan Paslon 02 sebagai Paslon terpilih di Pilpres 2019 dan menolak hasil Pilpres hasil keputusan KPU.

Kelompok pertama adalah Anarcho Syndicalism yang akan digerakkan oleh Joko Kanigoro. Lewat sebaran tersebut, ia diindikasikan diperintahkan ke Jakarta untuk melakukan latihan people power menggunakan massa Anarcho Syndicalism. Telah kita ketahui, kelompok ini adalah massa yang ketika bergerak maka akan berbuat anarkis merusak sarana publik. Lalu siapakah Joko Kanigoro?

Ia adalah teman dekat dari jubir BPN Prabowo-Sandy Ferry Julianto. Joko Kanigoro turut terlibat menyiapkan kantor BPN di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, ia juga merupakan penulis yang menulis buku perjalanan karir politik Sandiaga. Pergelutannya dengan dunia jurnalisme kian kental lewat situs berita Kanigoro Newsline yang isi beritanya tendensius pada Paslon 02.

Kedua adalah kelompok dari Solo. Penggeraknya adalah Mudrick Sangidoe, serta Nur Rohmad dan Rahmad yang tergabung dalam kelompok SS. Mudrick Sangidoe adalah tokoh kawakan PPP dari Solo yang sangat tidak menyukai pemerintahan Jokowi. Mudrick pernah memprediksi dukungan kader PPP ke Jokowi tak akan lebih dari 25 %. Lewat sebaran di medsos itu, ia meminta Prabowo jangan sampai mengalah. Ada pula nama Nur Rohmad dan Rahmad yang mengatakan akan siap bergerak dengan kelompok SS. Kemungkinan kelompok SS adalah kelompok relawan dari salah satu Cagub dari kontestasi Pilkada Jateng yang lalu.

Ketiga adalah kelompok para purnawirawan. Penggerak kelompok ini tak lepas dari para purnawirawan pendukung Prabowo yang tidak menyukai kebijakan di pemerintahan Jokowi. Nama-namanya adalah Gatot Nurmantyo, M. Hasyim, Taufiequrachman Ruki, dan Djoko Subroto.

Gatot Nurmantyo pernah disebutkan oleh Prabowo akan jadi orang yang akan membantunya apabila terpilih di pemerintahan nanti. Dalam sebaran tersebut, Gatot disebut meminta untuk menyerbu Polri guna merusuhkan MK. Sosok berikutnya adalah Taufiequrachman Ruki. Irjen Purnawirawan yang juga mantan Ketua KPK ini sempat mengeluarkan pernyataan bahwa perubahan UUD 1945 manipulatif dan kamuflase. Sehingga mungkin saja ia bergerak karena tidak setuju dengan amandemen UUD 1945 yang terjadi sejak tahun 2002 lalu. Terakhir adalah Letjen Purnawirawan Djoko Subroto. Ia adalah salah satu purnawirawan yang memberikan dukungan pada Prabowo pada acara "Silaturrahmi Prabowo dengan Purnawirawan TNI, Polri dan Relawan" oleh Sekoci Pada Indonesia di Gelanggang Remaja, Otista, Jakarta Timur 16 Maret yang lalu.

Keempat adalah kelompok agama garis keras eks HTI seperti Koordinator DPD Hizbut Tahrir Indonesia Jakarta Ramadhi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta Hizbut Tahrir Indonesia Tisna Assyirbuni beserta eks anggota HTI lainnya seperti Saifudin dan Tirta.

Terakhir adalah Sri Bintang Pamungkas, seorang aktivis yang turut andil dalam menumbangkan rezim Soeharto. Ia mencurigai bahwa pilpres 2019 tidak sah.

Apabila benar adanya bahwa kelompok-kelompok tersebut mengagendakan turun ke jalan untuk menolak hasil keputusan persengketaan Pemilu oleh MK nanti, maka sama saja dengan mengajak orang untuk berbuat inkonstitusional.

Masyarakat harus ingat bahwa Prabowo adalah seorang patriot, oleh karena itu ia akan menyelesaikan persengketaan Pemilu menggunakan jalur hukum. Tidak akan dia menginginkan massa pendukungnya turun ke jalan. Ia tidak inginkan rakyat Indonesia terpecah belah, karena rakyat isinya tidak hanya pendukung 02.

Sumber:

1. CNN Indonesia [Prabowo Imbau Pendukung Tak Berbondong-bondong Datangi MK]

2. Tempo [Prabowo dan Amien Rais Beda Sikap Soal Massa, Begini Kata BPN]

3. Tribunnews [Massa Berompi Kuning Mulai Berkumpul di Sekitar Gedung MK]

4. Suara [Jalan Politik Sandiaga Menuju Cawapres Dikemas di Buku Ini]

5. Merdeka [Tokoh PPP: Kalau Ada Kader Akar Rumput Dukung Jokowi Sampai 25%, Luar Biasa]