Mohon tunggu...
Negara KITA
Negara KITA Mohon Tunggu... Keterangan

Bio

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mahasiswa Islam Tolak Makar

21 Mei 2019   11:55 Diperbarui: 21 Mei 2019   11:58 0 1 0 Mohon Tunggu...
Mahasiswa Islam Tolak Makar
salah satu diskusi positive people with positive power [Foto: ANTARA FOTO/HO/Abd Kadir]

Tahukah anda ada hal yang menarik dari people power. People power dicetuskan pertama kali oleh Amien Rais pada 31 Maret yang lalu demi upayanya menggalang massa menolak hasil KPU atau delegitimasi KPU. 

Mantan Ketua MPR itu mengatakan tidak akan membawa persengketaan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi ia akan menggalang massa yang ia beri nama people power. Harus digarisbawahi, people power yang diteriakkan Amien Rais tidak ingin melewati koridor hukum dalam menyelesaikan masalah Pemilu.

Agenda people power makin mendapat angin lewat Maklumat yang dikeluarkan Rizieq Shihab dari Mekkah pada Sabtu, 27 Maret. Isi dari maklumat tersebut menyatakan bahwa Pemilu 2019 penuh akan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif. Lewat maklumat itu ia mendorong massa untuk menggelar aksi dan menuntut didiskualifikasinya Jokowi, serta segera menetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Lantas, Maklumat Mekkah inilah yang menjadi pondasi dari keputusan Ijtima Ulama III yang diadakan pada 1 Mei 2019. Rekomendasi dari ijtima Ulama III tersebut di antaranya adalah mendesak Bawaslu dan KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 01.

Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana mereka bisa mendesak KPU dan Bawaslu melakukan itu semua apabila mereka tidak memiliki data yang valid? Mereka lalu menuduh telah terjadi kecurangan dan mengajak masyarakat turun ke jalan. Itulah yang disebut dengan people power. Tetapi secara hukum, mengajak massa untuk melakukan tindakan inkonstitusional sama saja dengan perbuatan makar.

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa people power mendapat dukungan, atau bahkan didorong agendanya oleh ulama simpatisan Paslon 02. Tetapi uniknya, mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) justru menolak wacana people power.

HMI memiliki pandangan tersendiri tentang people power. Oleh karena itu, mereka mengadakan diskusi dengan organisasi mahasiswa lainnya lewat acara diskusi bertajuk Positive People with Positive Power. Perlehatan ini tidak hanya diadakan di satu tempat, ia diadakan di berbagai kota besar di Indonesia dari Barat hingga ke Timur. Yakni:

Bandung
Acara diskusi positive people with positive power diadakan di Universitas Pasundan hari Jumat 10 Mei 2019. Usai acara itu, Ketua HMI Bandung Rizky Yusro menyatakan harapannya agar pemuda dan mahasiswa dapat mengambil nilai positif dari rencana aksi people power. Ia menilai people power harus murni mengatasnamakan rakyat, bukan semata kepentingan dari para elite politik.

Jakarta
Pernyataan tentang people power datang dari Ketua Umum PB HMI Saddam Jihad usai diskusi polemik MNC Trijaya FM di Kawasan Menteng, Sabtu 11 Mei 2019. Saddam mengatakan ajakan people power hanya akan membangun konstruksi dan dikotomi politik. Saddam sendiri memilih people power yang positif yakni people power 2030 -- 2045 guna menyiapkan generasi muda yang bukan saja berperan di politik, tapi juga pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar HMI turut berkontribusi menyiapkan people power yang positif demi menciptakan generasi emas menyambut 100 tahun usia Indonesia nanti.

Medan
HMI Sumut juga menggelar diskusi publik yang menyentil istilah people power di kota dengan julukan Melayu Deli ini. Diskusi Positive people with positive power berlangsung di Hotel Grand Inna, Medan pada Rabu 15 Mei 2019. Kali ini giliran Ketum Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi yang angkat bicara. 

Menurutnya istilah people power belakangan ini bisa meningkatkan tensi politik. Seharusnya elite politik bisa bijak sebelum menelurkan wacana people power, terutama mereka yang menyatakan tidak puas dengan hasil pemilu, karena ada koridor hukum dalam mengurus persengketaan pemilu. Lebih baik memikirkan people power yang positif seperti bagaimana cara meningkatkan taraf perekonomian, bukan malah mengikuti gerakan people power yang berpotensi memecah belah persatuan.

Surabaya
HMI Cabang Surabaya turut menggelar diskusi Positive Peole with Positive Power pada hari Kamis 16 Mei 2019. Ketua HMI Kota Surabaya Andik Setiawan mewanti-wanti untuk memaknai aksi people power secara mendalam. Menurutnya, aksi people power harus kita pahami bersama secara objektif. Kita harus dapat memilah apakah people power benar-benar menyangkut kepentingan orang banyak atau tidak. 

Gerakan people power yang kini viral digaungkan simpatisan 02 sesungguhnya belum dibutuhkan di Indonesia. Ia beralasan people power biasanya bermula dari kondisi di mana seluruh masyarakat merasa tertekan.

Makassar
Diskusi bertajuk Positive People with Positive Power, Kekuatan Membangun Generasi Muda turut hadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 17 Mei 2019. Acara yang diadakan oleh bidang PSDA PB HMI itu menghadirkan Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra. 

Terkait people power, ia menilai bahwa people power bukanlah solusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa, oleh karena itu people power justru banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak. 

Alasannya karena gerakan people power merupakan gerakan politik yang tidak mau mengakui keputusan lembaga negara. Ditambah dengan muculnya gerakan intoleran yang ingin mengubah falsafah dan budaya negara yang dapat menjatuhkan citra bangsa Indonesia. People power bahkan bisa menciptakan instabilitas negara.

Kita dapat mengambil kesimpulan dari pemikiran mahasiswa Islam yang sebagian besar tergabung dalam HMI tersebut. Meski Amien Rais dan para ulama simpatisan 02 menyatakan untuk people power, bukan berarti itu adalah arahan yang harus diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Para mahasiswa Islam telah memiliki sikap sendiri dalam agenda people power. 

People power bagi mereka haruslah benar-benar mewakili suara rakyat, bukan kepentingan politis pihak tertentu. Apalagi banyak pihak yang tidak menyetujuinya karena tindakan tersebut erat hubungannya dengan makar.

Ada baiknya people power diarahkan ke arah yang positif, bukan untuk berbuat makar terhadap pemerintahan yang sah secara konstitusional. Apalagi saat ini kondisi kehidupan rakyat Indonesia tidak terancam seperti tahun 98. 

Gerakan people power atau yang kini berubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat hanya akan menyebabkan rakyat kita terpecah belah. 

Oleh karena itu, demi perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia, HMI mengimbau baik mahasiswa maupun masyarakat tidak terpengaruh people power sarat kepentingan politik yang terus diteriakkan simpatisan 02.

Sumber:


1. Antaranews [Sejumlah mahasiswa berharap ada nilai positif dari "people power"]

2. Sindonews [HMI Sebut People Power Sarat dengan Kepentingan Politik]

3. IDN Times [Badko HMI Sumut Sebut Wacana People Power Saat Ini Sarat Politis]

4. Sindonews Jatim [HMI Nilai People Power di Indonesia Belum Dibutuhkan]

5. Sindonews Makassar [Gerakan People Power Dinilai Bisa Ciptakan Instabilitas Negara]







KONTEN MENARIK LAINNYA
x