Aksi Mahasiswa Tolak People Power

Semakin dekat waktu pengumuman KPU, semakin santer imbauan simpatisan Prabowo tentang people power. Akan tetapi people power atau yang kini diganti namanya dengan gerakan kedaulatan rakyat oleh Amien Rais bukanlah cara yang konstitusional dalam menghadapi persengketaan Pemilu.

Simpatisan 02 yang dimotori Amien Rais tidak inginkan persengketaan Pemilu diselesaikan di MK, mereka ingin menuntut kemenangan kubu 02 tanpa jalur hukum. Hal ini lah yang tidak boleh dalam berdemokrasi, karena ia akan menyebabkan makar, yakni mengajak dan menghasut orang dalam melakukan tindakan inkonstitusional.

Gelagat people power ini tidak luput dari perhatian para mahasiswa. Mereka menolak gerakan people power berbau makar dan memilih people power yang positif.

Seperti acara diskusi positive people with positive power di Fisip Universitas Pasundan, Bandung, 10 Mei yang lalu. Dalam acara diskusi tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bandung Rizky Yusro menyatakan people power harus murni atas nama rakyat, dan bukan kepentingan elite politik semata. Di kesempatan yang sama, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung, Antonius Doni mengatakan gerakan people power harus digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat tanpa ada penggiringan opini yg berujung konflik.

Acara diskusi tolak people power juga hadir di Jakarta, usai diskusi Polemik MNC Trijaya FM di kawasan Menteng Jakarta, Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Saddam Jihad mengatakan ajakan people power hanya akan membangun konstruksi dan dikotomi politik. People power hari ini sarat kepentingan politik dengan momentum yang dibangun melalui Pemilu, sehingga sangat potensial menggiring opini antara kubu 01 dan 02. Saddam menilai istilah people power semakin menguat disuarakan kelompok tertentu tapi tak memiliki keberagaman, berbeda dari people power saat reformasi 98.

Diskusi Positive people with positive power juga hadir di Medan, yang berlangsung hari Rabu (15/5) di Hotel Grand Inna. Dalam diskusi itu, Ketum Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi, angkat bicara. Ia mengatakan istilah people power belakangan ini bisa meningkatkan tensi politik. Seharusnya elite politik bisa bijak sebelum menelurkan wacana people power, terutama mereka yang menyatakan tidak puas dengan hasil pemilu, karena ada koridor hukum dalam mengurus persengketaan pemilu. Ia bertutur agar jangan gunakan istilah people power karena terkesan tidak berlandaskan. Pada kesempatan yang sama, pengamat sosial serta akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Aulia Andri mengatakan ada perbedaan yg signifikan antara people power 98 dengan people power yang saat ini digembar-gemborkan. Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia masih stabil dan ancaman terhadap rakyat tidak meluas. Aulia menambahkan ada hal yang aneh jika ada pihak yang tak mengakui hasil Pilpres tapi menerima hasil Pileg. Ini hal yang ambigu.

Diskusi bertajuk Positive People with Positive Power juga tak ketinggalan hadir di Surabaya. Diskusi tersebut menghadirkan Ketua HMI Kota Surabaya Andik Setiawan. Andik menilai people power belum perlu dilakukan di Indonesia. People power itu biasanya di awali kondisi dimana seluruh masyarakat merasa tertekan. Tertekannya masyarakat bisa jadi karena pemerintahan yang otoriter.

Apabila kita melihat pemerintahan saat ini, maka banyak orang yang akan menilai bahwa pemerintahan kini sangat jauh dari otoriter.

Pada kesempatan yang sama saat diskusi di Surabaya tersebut Presiden BEM Unair (Universitas Airlangga) Agung Tri Putra mengungkapkan people power masih kalah dengan Ta'jil Power. Apa sebenarnya esensi dari people power? Kalau ta'jil power ini kan jelas, makanan. Ia menambahkan agar kita jangan terburu-buru memaknai people power. Ia merasa NKRI ini lebih tinggi daripada hanya kemenangan salah satu paslon di Pemilu. Untuk itu, anak muda harus menguliti semua gagasan yang ada agar tidak terseret dalam pusaran yang tak perlu.

Sementara itu pengamat politik Unair, Novri Susan mengatakan People Power bukan sesuatu yang harus dikawatirkan apabila kita melihat dalam konteks demokrasi saat ini. Ia berpendapat, bahwa dengan menggunakan hak pilih atau bahkan golput sekalipun dalam kontestasi pemilu adalah salah satu bentuk dari people power.

Diskusi para mahasiswa tersebut untuk meluruskan kepada masyarakat dan kalangan mahasiswa lainnya bahwa people power tidaklah memiliki makna sesempit kontestasi Pilpres. Jangan sampai mahasiswa dan masyarakat terjerumus kepentingan elite politik.

Selain aksi lewat diskusi people power, banyak juga kalangan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak people power.

Coba saja kita tengok di Bandung. Di sana ada sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung menggelar aksi damai menolak gerakan provokatif people power. Mereka menolak gerakan profokativ people power karena upaya people power dalam delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo ini terjadi pada pada hari Jumat 3 Mei yang lalu.

Di Jakarta, Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta (AMMJ) menggelar aksi damai di Kantor KPU RI, Rabu 15 Mei. Koordinator Aksi Idam Faras Haikal mengatakan pihaknya mengajak masyarakat secara bersama-sama menolak gerakan people power karena dapat memecah belah persatuan. Begitu juga di Medan, di depan hotel Grand Inna saat diskusi Positive people with positive power. Di sana kita dapat melihat aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal NKRI menolak people power. Belum lagi di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto.  Di kota onde-onde ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto menggelar aksi damai menolak gerakan people power. Para mahasiswa membentangkan banner, mengibarkan bendera merah putih dan kertas yang bertuliskan tolak people power, tolak upaya delegitimasi KPU serta membubuhkan tanda tangan sebagai petisi menolak people power. Ketua PC (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) PMII Mojokerto, Laudry Faturahman mengatakan, aksi tersebut dilakukan demi mendukung KPU dalam pemilu 2019 karena ada pihak yang melakukan delegitimasi KPU. Selain itu aksi ini juga menolak people power. 

Selain mahasiswa ternyata penolakan terhadap people power juga dilakukan oleh tokoh, kelompok, dan massa dari berbagai penjuru negeri.

Salah satu tokoh yang menolak people power adalah Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid. Ia mengimbau agar para elite menyelesaikan persengketaan Pemilu lewat mekanisme yang ada, tetapi jangan sampai rakyat diadu satu dengan yang lainnya.

Kelompok atau organisasi pun turut serta, seperti di provinsi Jawa Barat, MUI Jabar menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. Di Maros, Sulsel, Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir menyatakan DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Di Banyuwangi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyuwangi menyatakan bahwa seruan dan ajakan people power meresahkan masyarkat. Di Bogor penolakan people power oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, KH Romdhon. Penolakan terhadap people power terus terjadi di Ciamis, Madiun, Indramayu, Jombang, dan termpat-tempat lainnya.

Bahkan ada pula aksi demo tolak people power bukan dari kalangan mahasiswa, melainkan dari masyarakat. Contohnya adalah massa Studi Demokrasi Rakyat (SDR) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pemilu.

Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa people power adalah gerakan yang sarat akan kepentingan elite politik. Ia bukanlah benar-benar bersumber dari suara rakyat. Mulai dari mahasiswa, tokoh, hingga masyarakat menolak people power karena dapat memecah belah serta mengadu domba rakyat. Kita ambil saja logika, apabila benar people power kehendak dari rakyat? mengapa banyak pihak yang menentangnya?

Sumber

1. Antaranews [Sejumlah mahasiswa berharap ada nilai positif dari "people power"]

2. Sindonews [HMI Sebut People Power Sarat dengan Kepentingan Politik]

3. IDN Times [Badko HMI Sumut Sebut Wacana People Power Saat Ini Sarat Politis]

4 . Berita Jatim [HMI Surabaya: Indonesia Belum Butuh People Power]

5. Viva [Yenny Wahid: Jika Ada Kecurangan Selesaikan, Rakyat Jangan Diadu]