Aksi Mahasiswa Tolak People Power

Selain aksi lewat diskusi people power, banyak juga kalangan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak people power.

Coba saja kita tengok di Bandung. Di sana ada sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung menggelar aksi damai menolak gerakan provokatif people power. Mereka menolak gerakan profokativ people power karena upaya people power dalam delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo ini terjadi pada pada hari Jumat 3 Mei yang lalu.

Di Jakarta, Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta (AMMJ) menggelar aksi damai di Kantor KPU RI, Rabu 15 Mei. Koordinator Aksi Idam Faras Haikal mengatakan pihaknya mengajak masyarakat secara bersama-sama menolak gerakan people power karena dapat memecah belah persatuan. Begitu juga di Medan, di depan hotel Grand Inna saat diskusi Positive people with positive power. Di sana kita dapat melihat aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal NKRI menolak people power. Belum lagi di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto.  Di kota onde-onde ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto menggelar aksi damai menolak gerakan people power. Para mahasiswa membentangkan banner, mengibarkan bendera merah putih dan kertas yang bertuliskan tolak people power, tolak upaya delegitimasi KPU serta membubuhkan tanda tangan sebagai petisi menolak people power. Ketua PC (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) PMII Mojokerto, Laudry Faturahman mengatakan, aksi tersebut dilakukan demi mendukung KPU dalam pemilu 2019 karena ada pihak yang melakukan delegitimasi KPU. Selain itu aksi ini juga menolak people power. 

Selain mahasiswa ternyata penolakan terhadap people power juga dilakukan oleh tokoh, kelompok, dan massa dari berbagai penjuru negeri.

Salah satu tokoh yang menolak people power adalah Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid. Ia mengimbau agar para elite menyelesaikan persengketaan Pemilu lewat mekanisme yang ada, tetapi jangan sampai rakyat diadu satu dengan yang lainnya.

Kelompok atau organisasi pun turut serta, seperti di provinsi Jawa Barat, MUI Jabar menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. Di Maros, Sulsel, Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir menyatakan DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Di Banyuwangi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyuwangi menyatakan bahwa seruan dan ajakan people power meresahkan masyarkat. Di Bogor penolakan people power oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, KH Romdhon. Penolakan terhadap people power terus terjadi di Ciamis, Madiun, Indramayu, Jombang, dan termpat-tempat lainnya.

Bahkan ada pula aksi demo tolak people power bukan dari kalangan mahasiswa, melainkan dari masyarakat. Contohnya adalah massa Studi Demokrasi Rakyat (SDR) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pemilu.

Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa people power adalah gerakan yang sarat akan kepentingan elite politik. Ia bukanlah benar-benar bersumber dari suara rakyat. Mulai dari mahasiswa, tokoh, hingga masyarakat menolak people power karena dapat memecah belah serta mengadu domba rakyat. Kita ambil saja logika, apabila benar people power kehendak dari rakyat? mengapa banyak pihak yang menentangnya?

Sumber

1. Antaranews [Sejumlah mahasiswa berharap ada nilai positif dari "people power"]

2. Sindonews [HMI Sebut People Power Sarat dengan Kepentingan Politik]