Demi Perdamaian, Sumut Ramai Tagar #SumutTolakPeoplePower

Di kesempatan yang sama, pengamat sosial serta akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Aulia Andri mengatakan ada perbedaan yg signifikan antara people power 98 dengan people power yang saat ini digembar-gemborkan. 

Apabila kita melihat kondisi kehidupan saat ini, maka sangat jauh berbeda dengan tahun 1998. Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia masih stabil dan ancaman terhadap rakyat tidak meluas. Aulia menambahkan ada hal yang aneh jika ada pihak yang tak mengakui hasil Pilpres tapi menerima hasil Pileg. Ini hal yang ambigu.

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut menilai wacana people power saat ini sarat politis. People power saat ini justru sarat kepentingan politis golongan tertentu dan tidak mewakili seluruh golongan. Banyak juga pihak menolak people power yang mampu jadi pemecah belah kerukunan bangsa ini.

Tidak perlu jauh-jauh, di depan Hotel Grand Inna di hari yang sama, kita dapat melihat aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal NKRI menolak people power. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "PEMILU TELAH USAI, PILIHAN BOLEH BERBEDA, PERSATUAN DAN KESATUAN HARUS DIJAGA. JANGAN PECAH BANGSA INDONESIA DENGAN PEOPLE POWER HANYA DEMI KEPENTINGAN!!! TEMPUH JALUR KONSTITUSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI APABILA KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU"

aksi tolak people power [Foto: Istimewa]

whatsapp-image-2019-05-15-at-18-18-58-2-5cdd163f95760e7b9a0b3646.jpeg

Penolakan akan people power yang sarat kepentingan politis serta inskonstitusional tak hanya terjadi sekali. Sekitar seminggu yang lalu terjadi juga aksi demonstrasi yg dimotori Gerakan Masyarakat (GeMas) Sumatera Utara Anti-Makar. Massa tersebut menolak wacana people power yang mendelegitimasi serta menolak hasil pemilihan dari KPU.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa people power yang dikoarkan kubu simpatisan 02 hanyalah memperjuangkan kepentingan elite politik. Ia tidak mewakili suara rakyat, karena banyak pihak yang menentang people power. Bahkan people power justru mampu memecah persatuan bangsa, karena rakyat jadi terhasut dan saling benci karena berbeda pilihan.

Hal ini pula yang menjadi maksud dari ucapan Panglima TNI yang mengatakan Sumatera Utara sebagai barometer stabilitas Indonesia bagian barat. Andaikan people power terjadi di Sumut, khususnya Kota Medan, maka kemungkinan yang terjadi adalah kekacauan di Indonesia bagian barat, seperti yang dikhawatirkan panglima TNI.

Oleh karena itu, banyaknya massa dan mahasiswa yang menolak people power sebabkan kemunculan tagar Twitter #SumutTolakPeoplePower

1. Antaranews [Panglima TNI: Sumut barometer stabilitas Indonesia bagian Barat]

2. IDN Times [Badko HMI Sumut Sebut Wacana People Power Saat Ini Sarat Politis]

3. Suara Mahardika [Aulia Andri : Aneh, Ada Yang Menolak Pilpres Tapi Menerima Pileg]