Gerindra, Demokrat, dan PAN Tolak People Power Berbau Makar

People Power terus disuarakan. Terbaca di media sosial dan pemberitaan. Ia pun berpotensi jadi tunggangan elite politik demi mendapatkan kekuasaan.  Kubu 02 menjadi pihak yang pertama kali menyuarakan. Tapi apakah tiap pihak pendukung 02 merasa people power sebuah keinginan rakyat dan harus diperjuangkan? Sepertinya tidak.

Ada konflik yang terjadi di tubuh Koalisi Adil Makmur tentang people power. Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahean menyatakan ada perbedaan sikap dan pemahaman antara Prabowo dan sebagian simpatisannya. Telah kita ketahui bersama, Prabowo adalah orang yang patriotik mencintai bangsa Indonesia. Maka apabila terjadi people power, tentu saja ia inginkan terjadi secara damai. Akan tetapi, para pendukungnya selalu berteriak people power untuk mengakhiri kekuasaan. Kita bisa lihat contohnya saat demo di KPU dan Bawaslu yang dimotori Kivlan Zen dan Eggy Sudjana. Demo tersebut menuntut pendiskualifikasian paslon Jokowi-Ma'ruf karena dianggap melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka juga menuntut KPU mengangkat Prabowo-Sandi menjadi pemenang Pilpres.

People power secara turun ke jalan tersebut tak hanya disuarakan oleh simpatisan dan Purnawirawan pendukung Prabowo. People power juga digaungkan elite politik seperti Amien Rais yang lebih memilih people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi menyelesaikan persengketaan Pemilu.

Ketika melihat perbedaan pandangan dan sikap antara Prabowo dan simpatisannya terhadap people power, maka Ferdinand menilai harus ada ketegasan sikap dari Prabowo.  Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat tersebut berpendapat ketegasan itu diperlukan agar tidak ada lagi silang pendapat mengenai people power. Satu hal yang pasti, pihak Demokrat tegas dalam mengecam aksi people power bila dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan.

Ternyata pendapat terkait people power tak hanya disuarakan Demokrat, PAN dan Gerindra pun turut angkat bicara. Dari PAN, Waketum PAN Bara Hasibuan yakin bahwa gagasan people power khas Amien Rais tak akan diikuti oleh masyarakat, termasuk kader dan simpatisan PAN. Bara melihat fakta di lapangan bahwa tak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang selama ini pendukung people power teriakkan.

Begitu pula dengan Gerindra yang tidak akan menggunakan jalan people power dalam memprotes hasil Pilpres 2019. Hal tersebut diutarakan oleh Jubir BPN sekaligus politikus Gerindra Andre Rosiade. 

Andre menegaskan pihaknya akan menempuh jalur konstitusi dalam memperjuangkan hasil Pemilu. Hal senada juga disampaikan anggota Mahkamah Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan pihak Prabowo akan tetap pada koridor hukum dan akan membuktikan bahwa pihaknya bukanlah pendukung Prabowo yang anarki.

Lantas mengapa sebagian besar partai anggota Koalisi Adil Makmur tidak setuju dengan people power yang acap kali diteriakkan simpatisan Prabowo?

Mungkin salah satu alasannya adalah gerakan people power memiliki kecenderungan mengarah ke gerakan makar. Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbuun mengatakan wacana people power saat ini cenderung mengarah ke gerakan makar. Bisa masuk pada makar, karena upaya people power menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara yang menyimpang atau melawan hukum.

Padahal, Prabowo menginginkan people power secara damai, menggunakan cara hukum dalam menyelesaikan persengketaan Pemilu. Beda hal dengan pendukungnya yang sangat bernafsu untuk gulingkan pemerintah, sehingga memungkinkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab menunggangi people power. Ujung-ujungnya dapat berakibat timbulnya kekacauan di negeri ini karena rakyat jadi terkotak-kotak dan saling bermusuhan membela pilihannya masing-masing.

Sumber: