Mahar Politik "Tuan Tanah" Prabowo

Fantastis! Terkuak sudah pundi-pundi uang Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto. Hal itu dipaparkan oleh Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo saat Debat Capres putaran ke-2 17 Februari yang lalu. Jokowi menyebutkan capres oposisi Prabowo memiliki luas lahan hingga ratusan ribu hektar Di Aceh dan Kalimantan Timur. Luasnya 220.000 hektar di Kaltim, dan 120.000 hektar di Aceh. Apabila kita bandingkan dengan luas ibukota, maka 340.000 hektar lahan Prabowo itu ukurannya 5 kali lebih luas dari Jakarta. Sangat menakjubkan.

Sebelum terungkap, Prabowo disebut 'hanya' memiliki tanah di wilayah Bogor dan Jakarta. Berdasarkan data kekayaan capres yang tersedia di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prabowo memiliki total kekayaan Rp 1,9 Triliun.

Sehingga menjadi pertanyaan tersendiri terkait posisi Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Telah muncul banyak di pemberitaan, bahwa Partai Gerindra terkenal dengan calegnya yang harus memberikan mahar politik. Sebagai contohnya adalah saat La Nyalla yang dimintai Rp 40 Miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sehingga ia pun mundur dari pendaftaran Cagub Jatim. Selain itu ada juga kasus bunuh diri caleg Partai Gerindra akibat nyaleg. Motif Shanie melakukan bunuh diri diduga karena masalah keuangan saat mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.

Coba kita bandingkan dengan parpol lain yang menerapkan anti mahar politik. Sebagai contohnya adalah Partai NasDem pimpinan Surya Paloh. Surya Paloh yang juga pengusaha kaya secara tegas menyatakan partainya anti mahar politik. Partai itu tidak membebani atau memunguti dana bagi para caleg dengan biaya mahar. Mengapa langkah Partai NasDem tidak dapat ditiru oleh Partai Gerindra?

Apabila kita semua bayangkan, luasnya lahan Prabowo dengan sejumlah perusahaan yang mengelola sumber daya alam di dalamnya 5 kali lipat lebih luas dari Jakarta. Tentu betapa menakjubkan kekayaan yang dimiliki seorang Prabowo. Tapi mengapa Partai Gerindra masih menerapkan mahar politik agar kadernya dapat mencalonkan diri? Terlebih lagi, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mahar politik diduga KPK menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjadi kepala daerah atau anggota DPR nanti.

Sumber:
1. Tribunnews  [Daftar 6 'Pabrik Uang' Prabowo Subianto di 2 Provinsi, Tanahnya Saja 5 Kali Luas Jakarta]

2. Tirto [Para Konglomerat di Belakang Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019]

3. Tribunnews  [KPK Harap Parpol Tak Main Politik Uang dan Mahar Politik]