Efektivitas Partai Politik

Kita mungkin pernah bertanya-tanya. Dari sekian banyak partai politik di Indonesia, apa yang menjadi tolak ukur partai agar dapat dikatakan sebagai partai yang baik? Partai yang efektif dalam menyalurkan aspirasi tiap lapis penduduk Indonesia. Apakah tolak ukur agar rakyat memiliki kepercayaan pada sebuah partai?

Sebuah organisasi nirlaba yang berlokasi di Washington DC memaparkan cara bagi sebuah partai agar efektif dalam menjalankan tugasnya. Organisasi tersebut bernama National Democratic Institute (NDI) for International Affairs. Mereka menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus difokuskan oleh partai politik. Yakni, demokrasi internal, transparansi, dan jangkauan.

Demokrasi internal berarti seberapa jauh sebuah partai mengusung nilai-nilai demokrasi dalam tubuh partainya. Seperti kebebasan bersuara dan kebebasan memilih bagi tiap anggotanya. Secara logika, bagaimana bisa sebuah partai dapat berlaku demokratis apabila dalam tubuh partainya sendiri tidak ada nilai-nilai demokrasi. Kita ambil contoh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kurang memiliki demokrasi internal pada peristiwa setahun yang lalu. 

Anggota legislatif dari PKS banyak yang melakukan pengunduran diri sebagai caleg, bahkan ada yang langsung dipecat. Perihalnya adalah formulir kesediaan pengunduran diri dari parlemen jika diperintahkan oleh partai. Itulah yang tidak bisa diterima. Demokrasi menjadi terkukung. Komunikasi tak berjalan. Mereka yang memilih untuk tidak menandatangani langsung dipecat tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Demokrasi internal juga tak berjalan di Partai Gerindra baru-baru ini. Ada caleg dari partai pimpinan Prabowo Subianto ini yang bunuh diri karena masalah keuangan. Semestinya partai mampu berkomunikasi dengan masing-masing calegnya. Perlu ada demokrasi internal dalam partai Gerindra agar caleg yang sedang kesulitan dapat segera diperbantukan.

Kedua adalah transparansi. Partai politik memiliki standar yang tinggi karena mereka adalah perwakilan dari masyarakat. Parpol juga sering kali menggunakan dana APBN untuk beroperasi. Maka wajar saja perlu adanya transparansi.

Terakhir adalah jangkauan. Jangkauan berarti, sebuah partai mampu merekrut anggota atau kader mereka yang berasal dari golongan tertentu yang sebelumnya tidak terjangkau. Hal ini untuk menjamin suara dari golongan tersebut dapat tersalurkan oleh kader partai yang segolongan dengan mereka. Sebagai contoh, PSI dan NasDem yang concern terhadap kaum milenial atau generasi muda, maka sebuah keputusan yang tepat bagi mereka untuk menarik banyak kader atau caleg dari generasi tersebut.

Sumber:
1. Detik [Caleg Gerindra Gantung Diri karena Kurang Biaya Nyaleg]

2. Tirto [Kisruh Internal PKS Menjelang Pemilu 2019]