Pengusaha Ingin Jokowi 2 Periode

Dunia bisnis adalah dunia yang penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Ia menjadi nafas bagi pergerakan hidup orang banyak. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mampu menjaga kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Perhatian pemerintah saat ini dirasa telah cukup baik oleh salah satu bagian dari dunia bisnis tersebut yaitu properti.  

Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk. Theresia Rustandi mengatakan harapannya terhadap pemerintahan yang terpilih nanti di Pilpres 2019. Ia menuturkan perlunya dunia bisnis yang kondusif dan kepastian dunia usaha. Ia pun menambahkan bahwa program-program yang selama ini sudah bagus dan memberi manfaat agar dapat dilanjutkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti kebijakan loan to value (LTV) oleh Bank Indonesia dan pemberian kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mampu menggairahkan bisnis properti. Sebagai informasi, kebijakan LTV Bank Indonesia adalah bagian dari bauran kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi.

Dunia usaha tidak menginginkan program-program pemerintah yang penuh "kejutan" pasca Pilpres 2019 nanti. Karena kebijakan di luar dugaan tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi. Theresia menegaskan tidak menginginkan adanya surprises. Lanjutkan pemberian insentif dan dukungan kepada dunia usaha agar bisnis bergerak lebih baik.

Pernyataan sekretaris perusahaan Intiland tersebut tentu saja menyiratkan keinginannya agar program-program pemerintahan Jokowi dapat terus berjalan. Dia tidak menginginkan adanya 'kejutan-kejutan' perubahan kebijakan yang dapat merugikan dunia bisnis dan usaha. Tentunya apabila Jokowi terpilih lagi nanti dapat membuat penggelut bisnis properti dapat bernafas lega. Karena program-program pemerintah yang telah ada selama ini diharapkan akan terus berlanjut. 

Sumber:

1. Kompas [Pengembang Harapkan Kepastian Usaha Pasca-Pilpres 2019]

2. Bank Indonesia  [Bank Indonesia Terbitkan Penyempurnaan Ketentuan Loan to Value]