Hari Pahlawan Digagas Seorang Komunis

8 januari 2019, Soemarsono tutup usia di umur 98 tahun di Sidney, Australia. Mungkin tak banyak yang mengetahui siapa Soemarsono. Tapi dia adalah salah satu tokoh di balik Peristiwa yang kita kenal dengan Pemberontakan PKI Madiun 1948. Soemarsono adalah orang ketiga setelah Amir Sjarifuddin dan Musso. Saat itu dirinya menjabat sebagai gubernur militer Madiun.

Di balik keterlibatannya itu, tak banyak juga yang tahu bahwa ialah penggagas 10 November menjadi Hari Pahlawan. Ia pula yang turut bertempur bersama arek-arek Suroboyo. Tapi namanya tenggelam, berbeda dengan Pahlawan Nasional Bung Tomo.

Lalu siapakah sebenarnya Soemarsono? Mengapa ia yang merupakan tokoh pemberontakan justru memiliki peran sebagai penggagas Hari Pahlawan dan turut serta di Pertempuran Surabaya?

Soemarsono lahir pada 26 Oktober 1921 di Kutoarjo, Jawa Tengah. Terjun ke dunia perpolitikan lewat organisasi pimpinan Amir Sjarifuddin Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Di tahun 1946, Menteri Pertahanan saat itu Amir Sjarifuddin mempercayakan Soemarsono sebagai staf pengajar Pendidikan Politik Tentara (Pepolit). 4 Oktober di tahun yang sama, saat rapat Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BPKRI), Soemarsono mengusulkan agar 10 November ditetapkan menjadi hari pahlawan. Tanggal bersejarah penyerangan besar-besaran tentara Inggris terhadap tentara republik dan rakyat di Surabaya.   

Keterlibatannya di Peristiwa Madiun menyebabkan namanya dicoret dari sejarah Pertempuran 10 November. Peran yang hilang karena stempel komunis. Sebuah ironi salah satu pimpinan perlawanan rakyat Surabaya 1945 yang dilupakan.

Pasca 1948, PKI mengasingkan Soemarsono ke Pematangsiantar dan tak boleh mengaku sebagai anggota PKI selama 14 tahun. Selama pengasingan, ia melontarkan kritik demi kritik ke DN Aidit. Salah satu kritiknya adalah mengenai personifikasi partai dengan Aidit. Akibat dari integrasi Aidit dan partai menciptakan 'PKI ala Aidit'. Soemarsono menolak adanya anggapan PKI bertanggung jawab sebagai organisasi dalam peristiwa 1965. Perbuatan Aidit dan Biro Chusus (BC) tidaklah wujud dari keputusan organisasi dan tidak melalui pembicaraan dalam mekanisme resmi partai. Personifikasi inilah yang menunjukkan kelemahan partai dalam bidang ideologi serta mengangkat langgam politik borjuasi, dan pengkultusan.

Akibat keterlibatannya dengan PKI, pasca 1965 ia pun dipenjara oleh Orde Baru dan bebas tahun 1978. Ia pun memilih tingaal di Sidney hingga akhir hidupnya.

Di penghujung usianya, Soemarsono kembali menginjakkan kaki di Madiun. Bulan Agustus 2009, Soemarsono bersama Dahlan Iskan mengunjungi Pesantren Sabilil Muttaqin di Takeran, Magetan. Sebuah pesantren yang menjadi salah satu lokasi peristiwa 1948.  Pimpinannya saat itu, Imam Mursid Muttaqien 'diculik' dan menghilang hingga kini. Dalam kunjungan tersebut pihak keluarga korban dan Soemarsono sepakat untuk "berdamai tanpa melupakan".  

Meski memiliki pandangan ideologi kiri, tak bisa kita pungkiri, Soemarsono adalah salah satu tokoh yang berjasa mengharumkan nama pahlawan. Suka tidak suka hari Pahlawan yang menjadi hari penting bagi aparat TNI adalah hasil pencetusan tokoh komunis.

Kiri bukan berarti tak ada jasanya terhadap kemerdekaan dan perjuangan Indonesia. Tan malaka dan Soemarsono adalah beberapa contohnya. Tan Malaka sebagai Bapak Republik dan Soemarsono sebagai penggagas Hari Pahlawan 10 November.

Sejarah memang telah terjadi, kita tak mungkin melupakan. Tapi sampai kapan kita mau dihantui masa lalu? Berdamai memang tak sampai melupakan. Sekarang saatnya menyongsong masa depan. Kiri, kanan, tengah, tetap dalam satu Pancasila. Bukankah itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda pandangan tapi tetap satu.