Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang sering mengalami pergolakan. Bahkan sejak mula bergabungnya Bumi Cendrawasih ke naungan Republik Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya berbagai gejolak di Papua dan Papua Barat adalah terkait kesejahteraan. Â Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Bumi Papua.
Teranyar, pemerintah telah melakukan evaluasi rutin dan langkah-langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selasa, 10 Maret 2020, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan draf Instruksi Presiden (Inpres) yang merupakan lanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017.
Draf baru ini memusatkan pembangunan Papua di bawah koordinasi Bappenas yang sebelumnya juga dipegang oleh Kemenko Polhukam terkait pengamanan. Artinya baik pembangunan maupun keamanan, semuanya nanti akan dipegang oleh Bappenas dengan penekanan pada pendekatan kesejahteraan. Lewat koordinasi tunggal dari Bappenas, wujud pembangunan Papua akan terlihat sebagai satu kesatuan dan tidak sendiri-sendiri.
Sumber : CNN Indonesia [Draf Inpres Baru, Mahfud Sebut Bappenas Pimpin Urusan Papua]
Formula baru ini menandakan pembangunan Papua dan Papua Barat berada di posisi terdepan, sedangkan penindakan terkait keamanan lebih ditekankan dalam hal mengawal pembangunan.
Oleh karena itu aparat keamanan TNI-Polri tidak akan ditarik dari Papua di tengah proses pembangunan Papua seperti yang diinginkan beberapa pihak. Mahfud MD menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ditarik dari Papua. Ia menambahkan, apabila RI mau, maka kelompok bersenjata yang terus mengganggu di Papua dapat dengan mudah dibasmi. Tapi pemerintah tak ingin menempuh jalan pedang untuk mengamankan situasi. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Sumber: Â Kompas [TNI-Polri Diusulkan Hengkang dari Papua, Mahfud: Enggak Mungkin!]
Harus digarisbawahi dan dipahami oleh pihak yang ingin aparat keamanan ditarik dari Bumi Cendrawasih bahwa tidak ditariknya TNI-Polri dari Papua bukan berarti untuk meneror warga seperti yang dilakukan KKB. TNI-Polri tetap berada di Papua untuk mengawal pembangunan Papua yang bertujuan menyetarakan Papua dengan provinsi lainnya dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.
Akan sangat baik apabila formulasi baru ini diiringi dengan perubahan gaya TNI-Polri mengenakan ornamen dan elemen kebudayaan Papua dalam seragam pengawalan. Hal ini dilakukan demi mengubah kesan militeristik menjadi pengawalan bersahabat.
Mungkin nantinya dalam mengawal pembangunan di Papua, TNI-Polri dapat menggunakan ornamen rumbai di kepala seperti yang terlihat di pakaian adat Papua.
Pendekatan kebudayaan pada rakyat Papua pernah direkomendasikan antropolog Indonesia Dr. Koentjaraningrat. Hal ini sangat penting dilakukan karena Papua memiliki budaya dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Sumber: LIPI [Pendekatan Budaya Koentjaraningrat untuk Penyelesaian Konflik Papua]
Salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Papua adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menyebabkan pusat pemerintahan dan dunia usaha tak lagi berada di kota besar seperti Jayapura.
Rencana pemekaran Papua menjadi sejumlah daerah otonomi baru sebaiknya diikuti pula dengan wacana pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi sebelah, yakni Maluku. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.
Menurutnya pemekaran daerah otonomi baru di Papua telah disetujui oleh berbagai pihak seperti DPR, DPD, dan Pemerintah guna menjawab persoalan sosial ekonomi di Papua. Ia berharap agenda pemekaran Papua menjadi pintu masuk bagi pemekaran 13 Daerah Otonomi Baru di Maluku.
Sumber : Kompas [Nono Sampono: Papua Pintu Masuk 13 Daerah Otonomi Baru di Maluku]
Pemekaran Papua dan Maluku adalah investasi jangka panjang. Tidak masalah melakukan keduanya dalam satu paket, yang penting bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Apalagi mengingat Papua, Papua Barat, dan Maluku termasuk ke dalam provinsi termiskin di Indonesia.
Bagaimana bisa status termiskin dapat lepas tanpa investasi dan pemekaran. Tidak selamanya Papua dan Maluku harus 'disapih' Pemerintah Pusat, bukan?
