Pendekatan kebudayaan pada rakyat Papua pernah direkomendasikan antropolog Indonesia Dr. Koentjaraningrat. Hal ini sangat penting dilakukan karena Papua memiliki budaya dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Sumber: LIPI [Pendekatan Budaya Koentjaraningrat untuk Penyelesaian Konflik Papua]
Salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Papua adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menyebabkan pusat pemerintahan dan dunia usaha tak lagi berada di kota besar seperti Jayapura.
Rencana pemekaran Papua menjadi sejumlah daerah otonomi baru sebaiknya diikuti pula dengan wacana pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi sebelah, yakni Maluku. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.
Menurutnya pemekaran daerah otonomi baru di Papua telah disetujui oleh berbagai pihak seperti DPR, DPD, dan Pemerintah guna menjawab persoalan sosial ekonomi di Papua. Ia berharap agenda pemekaran Papua menjadi pintu masuk bagi pemekaran 13 Daerah Otonomi Baru di Maluku.
Sumber : Kompas [Nono Sampono: Papua Pintu Masuk 13 Daerah Otonomi Baru di Maluku]
Pemekaran Papua dan Maluku adalah investasi jangka panjang. Tidak masalah melakukan keduanya dalam satu paket, yang penting bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Apalagi mengingat Papua, Papua Barat, dan Maluku termasuk ke dalam provinsi termiskin di Indonesia.
Bagaimana bisa status termiskin dapat lepas tanpa investasi dan pemekaran. Tidak selamanya Papua dan Maluku harus 'disapih' Pemerintah Pusat, bukan?
