Ahok kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia disebut banyak melakukan gebrakan baru. Seperti pengadaan yang dilakukan Pertamina kini dapat diakses oleh publik secara terbuka. Gebrakan ini tentunya memberikan citra yang positif di masyarakat. Namun hal ini justru menjadi pertanyaan bagi Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Pasalnya gebrakan komisaris Pertamina seakan lebih menonjol dibandingkan jajaran direksinya. Sebagai informasi, dalam undang-undang perseroan, semua eksekusi yang melakukan adalah direksi. Tapi kini publik seakan menilai yang bekerja di Pertamina adalah komisaris.
Pertanyaan dari Andre Rosiade menunjukkan bahwa Ahok sejatinya memang sangat cocok bekerja sebagai eksekutif. Meskipun begitu, seperti Anies tetap saja ada pihak yang tak menyukai Ahok menduduki suatu jabatan penting. Seperti yang terjadi di aksi 212 pada 21 Februari 2020 lalu.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat itu menjadi orator aksi. Ia meminta Ahok mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. "
Pak Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang supaya mundur dari komisaris utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat. Kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama [perusahaan] milik rakyat," ujar Marwan. Sang orator beralasan bahwa selain kasus penistaan agama, Ahok dibelit enam hingga sepuluh kasus korupsi. Namun ia tidak menyebut secara rinci kasus-kasus itu.
Meskipun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Mantan Wagub DKI Sandiaga Uno membela Ahok. Erick menyatakan bahwa ia tidak akan mencopot Ahok karena hal-hal personal. Pergantian direksi maupun komisaris dilakukan berdasarkan Key Performance Indicators (KPI). Begitu juga dengan Sandiaga Uno yang mengapresiasi kinerja Ahok telah melakukan transparansi di Pertamina. Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan bagi Ahok untuk bekerja.
Kita pun dapat tarik kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan Anies maupun Ahok tetap saja ada pihak yang menginginkan mereka mundur. Acap kali pula kedua belah pihak ini saling berseberangan dan saling menyerang argumen. Sehingga demi terwujudnya win-win solution, apakah tidak sebaiknya Anies dan Ahok disandingkan? Ahok lebih cocok bekerja sebagai eksekutif sedangkan Anies membutuhkan wakil yang terbukti berhasil menangani banjir. Terlebih lagi survei Indo Barometer memaparkan bahwa Ahok adalah Gubernur DKI yang paling sukses menangani banjir Jakarta.
Lantas bagaimana dengan Cawagub dari PKS dan Gerindra yang telah dipersiapkan sebelumnya? Kita harus ingat bahwa Gerindra kini memiliki hubungan yang erat dengan PDIP. Oleh karena itu bisa saja Gerindra mengusung Ahok yang juga politikus PDIP sebagai cawagub pilihan mereka.
Hal ini pula yang menjadi tiket bagi Anies di Tahun 2022 guna mempersiapkan diri maju di Pilpres 2024 bersama Gatot Nurmantyo yang masih dilirik Blok Islam. Modalnya sudah ada, yakni dukungan dari kelompok yang selama ini mendukungnya, seperti massa 212. Ahok bisa menjadi kunci baginya dalam meningkatkan elektabilitas di semua kalangan ketika berhasil menangani banjir Jakarta.
Pilpres 2024 akan jadi kontestasi yang menarik antara Anies -- Gatot Nurmantyo dengan Prabowo -- Puan yang kemungkinan menjadi rivalnya nanti.
Sumber : CNN Indonesia [Dewan Kritik Anies: Banjir Berkali-kali Namanya Keterlaluan]
