Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva adalah pendukung vokal tujuan penentuan nasib sendiri orang Papua Barat. Pemerintahnya mengadvokasi peninggalan kembali Papua Barat dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB sehingga ada pengawasan PBB atas hak asasi manusia Papua Barat.Â
Vanuatu sedang mempersiapkan resolusi PBB di sepanjang garis ini, tetapi akan sulit didorong untuk mendapatkan dukungan mayoritas di Majelis Umum, mengingat pengaruh Indonesia yang berkembang.
Munculnya pejabat tingkat tinggi akan menjadi keuntungan bagi investasi Indonesia ke Pasifik, sebuah wilayah di mana persaingan strategis antara kekuatan Barat dan Cina telah membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ambisi kepemimpinan regional.
Sumber diplomatik Barat yang tidak bersedia namanya disebutkan mengatakan, Indonesia "tanpa ampun mengejar" negara-negara Kepulauan Pasifik untuk menghadiri acara tersebut, dan menambahkan bahwa kebijakan bebas biaya untuk menyediakan biaya perjalanan dan akomodasi bagi para delegasi cenderung mendorong banyak orang untuk hadir.(Kgr)
